Bentangkaltim.com, Samarinda – Wakil Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim menilai postur tubuh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masih bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“APBD Samarinda masih bergantung pada satu sumber yaitu PAD, sementara kontribusi perusahaan daerah sangat minim berkontribusi terhadap pendapatan darerah,” ungkap Rohim.
Sehingga, Rohim menilai, struktur APBD sangat rentan terhadap resiko-resiko yang mungkin saja terjadi misalkan krisis dan inflasi.
“Jadi ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan perputaran ekonomi semakin lambat,” ujarnya.
Menurutnya, temuan ini saling berkaitan dengan hasil RDP sesi pagi yang membahas indeks kemandirian fiskal, dua isu yang sesungguhnya berakar pada masalah yang sama lemahnya diversifikasi sumber pendapatan daerah.
“Ketika ada pukulan ekonomi, para pembayar pajak mengalami masalah, otomatis mereka berkurang setoran pajaknya, PAD kita langsung turun drastis,” papar Abdul Rohim.
Ia menegaskan, kondisi ini adalah celah serius yang harus segera diatasi Pemkot Samarinda. Ketergantungan yang besar pada pajak daerah sebagai tulang punggung PAD membuat anggaran daerah sangat peka terhadap fluktuasi kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
Di sisi lain, potensi perusahaan-perusahaan daerah seperti BUMD untuk memberikan kontribusi dividen yang lebih besar kepada PAD masih jauh dari optimal, sebagaimana juga terungkap dalam RDP yang menyoroti kinerja BPR Bank Samarinda dan Varia Niaga.
Ia berpandangan bahwa langkah-langkah yang bisa ditempuh antara lain memperkuat kinerja BUMD agar mampu menyetorkan dividen yang lebih signifikan, mengoptimalkan retribusi daerah, serta mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi produktif yang mampu memperluas basis pembayar pajak.
(rya/adv)
