Bentangkaltim.com, Samarinda — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mengesahkan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) definitif. Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah menegaskan bahwa penetapan lima Perda ini merupakan bentuk komitmen legislatif dalam menghadirkan aturan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
“DPRD Kota Samarinda tidak hanya mengesahkan peraturan, tetapi menjamin hukum hadir dan berdampak nyata bagi kehidupan warga,” tegas Helmi Abdullah saat memimpin persidangan.
Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Kota Samarinda, Kamaruddin, menyampaikan bahwa kelima Perda yang disahkan merupakan hasil pembahasan bersama antara Bapemperda, Bagian Hukum, dan instansi teknis terkait.
Regulasi baru ini mencakup dua Perda inisiatif DPRD dan tiga Perda usulan Pemerintah Kota Samarinda.
Perda Inisiatif DPRD meliputi Perda Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, Perda Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
Sedangkan Perda Usulan Pemkot Samarinda yakni, Perda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2025–2054, Perda Rencana Pembangunan Industri Kota Samarinda Tahun 2026–2046 dan Perda Serah Terima dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Selain mengesahkan lima Perda, rapat juga menyepakati penarikan satu Raperda dari Propemperda, yakni Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sesuai ketentuan Pasal 15 Ayat 6 Permendagri No. 120 Tahun 2018.
Ia menambahkan, seluruh Perda yang disahkan telah melalui kajian sosiologis serta analisis yuridis yang terukur. Kehadiran lima regulasi baru ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam mendukung agenda pembangunan serta pelayanan publik di Kota Samarinda.
“Seluruh produk hukum ini telah melalui proses perencanaan dan kajian sehingga dapat menjadi landasan hukum yang kokoh dalam menjalankan agenda pembangunan di Samarinda,” pungkasnya.
(ard/lal/adv)
