Bentangkaltim.com, Bontang – Matahari belum terlalu tinggi ketika barisan kendaraan mulai memanjang di sejumlah SPBU Bontang. Pengendara datang dengan harapan bisa segera mengisi Pertalite, tetapi sebagian justru harus menghabiskan waktu lebih lama di dalam antrean.
Di balik panjangnya antrean Pertalite Bontang itu, DPRD menemukan persoalan yang dinilai turut memengaruhi ketersediaan BBM di lapangan. Sorotan kali ini mengarah pada pola distribusi Pertamina, mulai dari volume pasokan hingga waktu kedatangan mobil tangki ke SPBU.
Persoalan tersebut mencuat dalam rapat pembahasan antrean BBM bersama pemerintah di ruang DPMPTSP Bontang, Jumat (28/8/2026).
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang Winardi menyoroti pola distribusi Pertalite yang dinilai belum sepenuhnya menyesuaikan kebutuhan masing-masing SPBU. Dalam rapat disebutkan, setiap SPBU telah melakukan deposit pemesanan sekitar 16 kiloliter (KL). Namun, jumlah BBM yang diterima tidak selalu sesuai dengan pesanan.
Kondisi itu membuat DPRD mempertanyakan mekanisme distribusi Pertamina Patra Niaga. Terlebih, persoalan bukan hanya terjadi pada volume BBM yang datang, tetapi juga waktu pengiriman.
“Mentang-mentang Pertamina yang punya jadi seenak-enaknya mengatur. Benahi itu distribusinya,” tegas Winardi.
Dalam pembahasan rapat, pengiriman yang diperkirakan tiba sekitar pukul 08.00 Wita disebut terkadang baru sampai di SPBU sekitar pukul 16.00 Wita. Keterlambatan hingga berjam-jam tersebut dinilai dapat berpengaruh langsung terhadap ketersediaan stok dan panjangnya antrean kendaraan.
Ketika pasokan baru tiba pada sore hari, kendaraan yang telah mengantre sejak pagi harus menunggu lebih lama. Kondisi inilah yang kemudian menjadi perhatian DPRD dalam mengevaluasi distribusi Pertalite di Bontang.
Pola pasokan di setiap SPBU juga tidak sama. Di SPBU Kopkar Kilometer 6, misalnya, Pertalite disebut mendapat pasokan sekitar 16 KL. Pengiriman dapat dilakukan satu mobil setiap hari. Sementara pasokan Pertamax berada pada kisaran 16 KL hingga 8 KL.
Di SPBU Akawy, volume Pertalite yang diterima disebut berubah-ubah, yakni sekitar 8 KL, 16 KL, 8 KL, dan 16 KL. Pasokan Pertamax juga tidak selalu datang setiap hari.
Sementara itu, SPBU Kilometer 3 disebut menerima Pertalite sekitar 8 KL per hari. Pertamax dikirim sekitar 8 KL setiap dua hari. Adapun Solar mendapat pasokan antara 8 KL hingga 16 KL.
Ketua Komisi B DPRD Bontang Rustam meminta persoalan distribusi BBM tidak hanya dilihat dari sisi administrasi pemesanan. Menurut dia, pola pengiriman semestinya turut memperhitungkan kebutuhan masyarakat serta kapasitas penyimpanan masing-masing SPBU.
Rustam mempertanyakan alasan pasokan tidak dimaksimalkan ketika tangki penyimpanan SPBU masih memiliki kapasitas untuk menampung BBM.
“Ini tiap SPBU bisa menampung semua, kenapa harus ditahan? Apa alasannya,” ujarnya.
DPRD Bontang pun meminta pola distribusi Pertalite dievaluasi. Sebab, antrean BBM tidak hanya menyangkut kenyamanan masyarakat, tetapi juga efektivitas penyaluran BBM bersubsidi di Kota Bontang.
Dalam rapat disebutkan, apabila distribusi berjalan lancar, pasokan Pertalite yang dapat disalurkan mencapai sekitar 56 ribu liter per hari untuk lima SPBU di Bontang.
Lima SPBU tersebut meliputi Akawy, Kopkar Kilometer 6, Kilometer 3, Tanjung Laut, dan KS Tubun. Sementara SPBU Langlang memiliki pola distribusi berbeda, dengan pasokan sekitar 8 KL dalam satu kali pengiriman setiap pekan.
Dengan kondisi tersebut, DPRD berharap Pertamina melakukan evaluasi terhadap volume dan jadwal pengiriman BBM. Perbaikan distribusi dinilai penting agar stok Pertalite di SPBU Bontang lebih stabil dan antrean panjang yang kembali dikeluhkan masyarakat dapat ditekan.
Bagi pengendara, persoalannya sederhana: semakin tepat pasokan datang, semakin kecil waktu yang harus dihabiskan untuk mengantre. Namun, untuk mewujudkannya, DPRD meminta persoalan distribusi Pertamina dibenahi dari hulunya.(ASR/ADV DPRD BONTANG)
