Bentangkaltim.com, Samarinda- Anggota DPRD Samarinda menyoroti persoalan penghentian sementara aktivitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan Teras Samarinda yang sempat menuai polemik.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, serta dihadiri oleh Direktur Perumda Varia Niaga, Syamsuddin Hamade, bersama perwakilan dari asosiasi pelaku UMKM.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa inti permasalahan antara para pelaku UMKM dan Perumda Varia Niaga telah diselesaikan dengan baik melalui jalur komunikasi yang terbuka.
“Inti permasalahannya sudah clear diselesaikan. Semuanya kan bicara komunikasi. Kalau komunikasinya enak, tidak ada masalah yang tidak selesai,” ungkap Iswandi usai rapat.
Iswandi juga menyoroti status Teras Samarinda sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, keberadaan kegiatan dan event UMKM menjadi daya tarik utama bagi pengunjung, namun di sisi lain, aspek estetika serta kenyamanan hak pengguna fasilitas publik lainnya harus tetap dijaga.
“Nanti kita lihat lagi spot-spot mana saja yang bisa digunakan untuk event tanpa mengganggu estetika dan hak lalu-lalang warga,” terangnya.
Melalui audiensi ini, DPRD Samarinda berharap rumusan aturan baru yang akan disusun bersama Pemkot dan Varia Niaga dapat berjalan efektif, sehingga kedua kepentingan antara pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan ketertiban ruang publik dapat berjalan selaras tanpa saling bertabrakan.
Sementara itu, Direktur Perumda Varia Niaga, Syamsuddin Hamade, menyambut baik terlaksananya audiensi ini. Menurutnya, kehadiran para pelaku UMKM selama ini memiliki peran besar dalam meramaikan dan menghidupkan kawasan Teras Samarinda sebagai salah satu destinasi wisata publik.
“Salah satu tujuan kami adalah bagaimana Teras Samarinda menjadi tempat destinasi wisata yang nyaman dan bisa menjadi tempat berkumpulnya semua entitas komunitas,” ujar Syamsuddin usai rapat.
Terkait insiden pelarangan aktivitas UMKM yang sempat memicu tuntutan ganti rugi, Syamsuddin memastikan bahwa persoalan tersebut telah dibahas secara mendalam dan menemui titik terang melalui skema tanggung jawab bersama antara pihak UMKM, Event Organizer (EO), dan Perumda Varia Niaga.
“Kerja sama itu yang harus dihormati serta menjadi tanggung jawab bersama. Untuk solusi jangka pendek, penyelesaian ganti rugi sudah dibahas dan disepakati posisinya masing-masing,” bebernya.
Menyongsong pengelolaan ke depan, Syamsuddin menjelaskan bahwa pihaknya bersama Pemerintah Kota Samarinda tengah mengkaji pola baru untuk mengakomodasi keterlibatan UMKM yang lebih luas di Teras Samarinda, tanpa menyalahi ketentuan yang berlaku.
Ia menyebutkan, saat ini sudah ada sekitar lima UMKM yang beroperasi di kawasan tersebut. Ke depan, Perumda Varia Niaga berencana membuka peluang bagi lebih banyak pelaku usaha, tentunya dengan tetap menghormati Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) dengan Pemkot Samarinda.
(ard/lal/adv)
