Bentangkaltim.com, Samarinda– Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Samarinda secara resmi memulai tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2027.
Langkah awal penyusunan postur fiskal daerah ini dihadiri jajaran Bapemperda bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda untuk menetapkan jadwal penetapan hukum anggaran tepat waktu sesuai regulasi perundang-undangan.
Ketua Bapemperda DPRD Kota Samarinda, Kamaruddin, menegaskan bahwa pembahasan Raperda APBD 2027 dipatok tuntas dan disahkan melalui Rapat Paripurna Dewan paling lambat pada tanggal 30 November 2026.
“Pembahasan akan kita maratonkan dalam dua kali pertemuan lanjutan hingga finalisasi. Target pengesahan melalui Rapat Paripurna sesuai aturan perundang-undangan adalah paling lambat tanggal 30 November 2026,” tegas Kamaruddin.
Kamaruddin membeberkan bahwa angka sementara rancangan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2027 pada dokumen awal tercatat mencapai lebih dari Rp3 triliun. Meski demikian, besaran nilai fiskal tersebut masih bersifat dinamis dan sangat berpotensi mengalami penyesuaian seiring dengan berjalannya proses verifikasi rincian pendapatan serta belanja daerah bersama OPD teknis.
Dalam penyusunan postur keuangan daerah tersebut, Bapemperda menekankan pentingnya menjaga prinsip keseimbangan agar proyeksi keuangan tidak mengalami defisit maupun surplus yang ekstrem.
“Fokus utama kita adalah menjaga keseimbangan antara proyeksi pendapatan yang masuk dengan belanja yang dialokasikan,” terangnya.
Meskipun rincian teknis program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru akan dibedah pada tahap pendalaman komisi, Kamaruddin memastikan bahwa porsi APBD 2027 tetap menggaransi keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur berskala besar (multiyears) yang saat ini tengah berjalan di Kota Samarinda.
Beberapa program fisik utama seperti kelanjutan pembangunan Teras Samarinda hingga proyek terowongan (tunnel) dipastikan tetap mendapatkan pengalokasian anggaran yang proporsional.
“Bapemperda berkomitmen mengawal regulasi anggaran ini agar pembangunan Kota Samarinda berjalan lancar,” pungkas Kamaruddin.
(ard/lal/adv)
