Bentangkaltim.com, Samarinda — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda melalui Komisi II memberikan perhatian dan pengawasan serius terhadap pelaksanaan Program Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar program yang menyasar 59 kelurahan di Kota Samarinda tersebut benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi warga.
Dalam fungsinya sebagai lembaga pengawasan, Komisi II DPRD Kota Samarinda menyoroti beberapa aspek krusial terkait efektivitas KDKMP di wilayah perkotaan.
Viktor Yuan mengungkapkan bahwa pelaksanaan program koperasi di tingkat kelurahan memerlukan penyesuaian konsep dan perencanaan penganggaran yang matang agar tidak terkesan terburu-buru.
Ia menilai, pada tahun-tahun awal operasionalnya, keberadaan koperasi seharusnya sudah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan harian seperti pasokan gas elpiji, sembako, hingga obat-obatan. Namun hingga kini program dari pemerintah pusat itu belum beroperasi, bahkan bangunan fisiknya belum rampung secara penuh.
Mengingat lanskap perkotaan yang sudah didominasi toko ritel modern, langkah ini dipandang tidak realistis dan justru rawan menimbulkan tumpang-tindih administrasi di lapangan.
“Ekonomi di tengah-tengah masyarakat ini sedang menurun, sehingga keberadaan koperasi harus benar-benar siap dan tidak membuat pekerjaan baru,” ujar Viktor
Di Samarinda, dari 59 kelurahan yang ada, baru 21 bangunan fisik KDKMP yang rampung dibangun. Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Diskumi) yang turut menjadi pendukung pelaksanaan program prioritas Presiden, Prabowo Subianto ini memastikan bahwa pelaksanaan di lapangan terus dimatangkan dan dijalankan secara bertahap demi menjamin keberlanjutan program.
Kepala Diskumi Kota Samarinda, Jumaramdhana Alus, menjelaskan bahwa Pemkot Samarinda terus bergerak melengkapi sarana dan prasarana (sarpras) agar 21 gerai KDKMP yang telah selesai dibangun dapat beroperasi secara optimal dan profesional.
Dari target total 59 kelurahan, sebanyak 21 lokasi telah berdiri melalui kerja sama fisik bersama TNI dan pendanaan Agrinas, di mana 20 gerai gelombang pertama sudah dikategorikan siap serta layak guna.
“Kelengkapan fasilitas pendukung yang masih kami koordinasikan dengan pusat. Kami ingin operasional berjalan serentak dengan ketersediaan sarpras yang lengkap sesuai standar awal,” terang Jumaramdhana.
Fasilitas pendukung yang tengah dipersiapkan mencakup etalase, mini showcase, freezer, pendingin ruangan (AC), hingga sarana klinik koperasi. Diskumi juga segera mengumpulkan seluruh jajaran pengurus, pengawas, dan manajer KDKMP untuk menyelaraskan skema tata kelola usaha.
Diskumi Samarinda bersikap terbuka dan terus berkoordinasi aktif dengan Pemerintah Provinsi Kaltim, BPKAD, serta pemerintah pusat.
Pemkot Samarinda juga menegaskan bahwa KDKMP tidak hadir untuk mematikan toko ritel atau usaha lokal warga, melainkan untuk merangkul serta memasarkan produk-produk lokal daerah melalui dukungan rantai pasok Agrinas.
Daftar 21 Kelurahan yang Telah Selesai Pembangunan Fisik Gerai KDKMP:
* Kecamatan Sungai Kunjang: Karang Asam Ulu, Loa Bakung
* Kecamatan Loa Janan Ilir: Harapan Baru, Sungai Keledang, Tani Aman
* Kecamatan Sambutan: Sungai Kapih, Makroman, Handil Bakti, Sambutan
* Kecamatan Sungai Pinang: Gunung Lingai, Loa Buah
* Kecamatan Samarinda Utara: Tanah Merah, Lempake, Sempaja Utara, Sempaja Barat
* Kecamatan Samarinda Seberang: Pulau Atas, Simpang Tiga
* Kecamatan Samarinda Ulu: Bukit Pinang
* Kecamatan Palaran: Bukuan, Rawa Makmur, Simpang Pasir
(ard/lal/adv)
