Home / Advertorial / Kaltim

Sabtu, 7 November 2026 - 11:12 WIB

DPRD Samarinda Desak Pengawasan SPBU Diperketat

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi. (Bentangkaltim.com/ist)

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi. (Bentangkaltim.com/ist)

Bentangkaltim.com, Samarinda — Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, secara tegas menilai bahwa persoalan antrean panjang BBM di SPBU bukan semata-mata karena kekurangan kuota, melainkan akibat lemahnya pengawasan serta maraknya praktik kecurangan di tingkat lapangan.

Salah satu celah yang kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab adalah penyalahgunaan sistem digital seperti Fuel Card atau barcode kendaraan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Iswandi membeberkan temuan di lapangan di mana terdapat indikasi pemindaian barcode ganda atau pemakaian ilegal yang sudah melampaui batas ketentuan harian. Kondisi ini membuat pemilik kendaraan yang sah kerap gagal mengisi bahan bakar karena jatah kuota harian mereka telah habis dicatut oleh oknum pengetap. Praktik culas semacam inilah yang merusak sistem distribusi energi bersubsidi dan memicu keresahan publik secara terus-menerus.

Baca juga  DPRD Samarinda Ingin Tambahkan Anggaran Dinsos hingga Minta Data DTKS Diperbaharui

“Artinya di sini ada permainan. Kita tidak tahu apakah itu terjadi di tingkat SPBU atau di sistemnya. Jangan sampai barcode-barcode itu difoto atau disalahgunakan orang lain untuk mengeruk BBM subsidi,” ungkap Iswand.

Menyikapi hal tersebut, Komisi II DPRD Samarinda mendesak agar aparat penegak hukum bersama instansi terkait meningkatkan pengawasan secara ekstra ketat. Penindakan di lapangan tidak boleh hanya sebatas wacana, melainkan harus dibuktikan dengan tertangkap tangan agar memberikan efek jera yang nyata bagi para pelaku pengetapan liar.

Baca juga  Kejuaraan Sepakbola Piala Gubernur Kaltim Resmi Dibuka, Rasman : Dukungan Pengembangan Talenta Sejak Usia Dini

Iswandi juga membandingkan fenomena antrean di Kalimantan yang kerap terjadi meski jumlah kendaraan tidak sebanyak di Pulau Jawa, di mana daerah penghasil energi justru sering mengalami kendala pasokan.

Melalui fungsi kontrol legislatif, ia sangat berharap pemangku kebijakan dan aparat penegak hukum dapat membongkar akar permasalahan distribusi BBM ini secara tuntas demi kenyamanan masyarakat luas.

“Kenapa di Jawa enggak antre-antre?Padahal jumlah penduduknya banyak, kendaraan lebih banyak. Sementara di luar Jawa yang merupakan kita kilang penghasil. Pasti ada sesuatu, apa yang salah ini,” ungkap Iswandi.
(ard/lal/adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Komisi II DPRD Samarinda Dorong Perluasan Pemasaran Samaqua

Advertorial

Pastikan Tepat Sasaran, DPRD Samarinda Dorong Evaluasi KDKMP di Wilayah Perkotaan

Advertorial

DPRD Samarinda dan Perumda Varia Niaga Rumuskan Solusi Terkait Aktivitas UMKM di Teras Samarinda

Advertorial

Menjaga Stabilitas dari Akar Rumput, Kunci Sukses Kampung Lewat Sinergi Petinggi dan BPK di Kubar.

Advertorial

Tiga Pilar Utama Tata Kelola Desa: Pemkab Kubar Tancap Gas Perkuat Akuntabilitas dan Harmonisasi Petinggi–BPK

Advertorial

Menyalakan Asa Menuju PORNAS Lampung, Kontingen KORPRI Kubar Sukses Kunci Papan Atas di PORPROV Kaltim 2026

Advertorial

Menenun Asa Generasi Muda: Festival Sarut Damai V Perkuat Identitas Kultural Kutai Barat.

Advertorial

Bapemperda DPRD Samarinda Bahas APBD 2027, Diproyeksi Lebih dari Rp3 Triliun