Bentangkaltim.com, Samarinda — Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Abdul Rohim, Penanganan bencana banjir di Kota Samarinda tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah saja.
Keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat di tingkat rumah tangga hingga lingkungan Rukun Tetangga (RT) dinilai menjadi kunci vital dalam menekan luapan air serta menjaga efektivitas proyek drainase yang tengah berjalan.
Rohim menekankan bahwa peningkatan skala banjir sering kali dipicu oleh kelalaian menjaga lingkungan, seperti perilaku membuang sampah sembarangan yang mempercepat laju sedimentasi parit.
“Ada peran dan partisipasi masyarakat yang sangat dibutuhkan, mulai dari hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan hingga menggalakkan pembuatan lubang biopori dan penataan pekarangan,” ujar Abdul Rohim.
Rohim menjelaskan, langkah konkret yang dapat dilakukan warga di lingkungan tempat tinggal adalah menerapkan gerakan penghijauan pekarangan serta urban farming (pertanian perkotaan) dengan melibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan Kota Samarinda.
Pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman hortikultura maupun biopori terbukti efektif menahan laju limpasan air hujan (run-off) sebelum masuk membebani saluran drainase utama.
“Urban farming itu menarik karena selain memanfaatkan pekarangan, dampak sederhananya adalah saat hujan turun, air tidak langsung tumpah ke jalan dan drainase, melainkan tertampung dan meresap di pekarangan,” terangnya.
Selain menjaga kebersihan lingkungan harian, Komisi III DPRD Samarinda juga mengimbau tokoh masyarakat dan ketua RT untuk turut serta mengawasi pengerjaan proyek fisik drainase yang sedang digarap kontraktor di wilayahnya masing-masing.
Rohim mencontohkan temuan di wilayah daerah pilihannya (dapil), seperti di kawasan simpang Jalan Pramuka–Perjuangan area Kampus Unmul. Berdasarkan aduan warga, sisa pengerjaan konstruksi seperti tiang penyangga parit diduga tidak dibersihkan secara tuntas oleh kontraktor, sehingga menyangkut sampah dan menyumbat aliran air menuju sungai saat hujan turun.
“Pejabat dinas seperti Pak Darmadi di PUPR tentu tidak bisa 24 jam berada di lokasi pengerjaan, dan kadang ada saja oknum kontraktor yang nakal,” bebernya.
Karena itu, komunikasi teknis ke RT dan tokoh masyarakat sangat penting agar jika ada sisa bekisting atau tiang konstruksi yang tidak dibersihkan, warga bisa langsung lapor ke dinas untuk menyelesaikan hal tersebut.
DPRD Kota Samarinda berharap sinergi antara pembangunan infrastruktur oleh pemerintah dan pengawasan swadaya dari masyarakat dapat mempercepat penuntasan masalah banjir di Ibu Kota Kaltim.
“Jadi penting partisipasi masyarakat supaya pekerjaan-pekerjaan teknis itu bisa clear, dan bisa mengurangi dampak banjir sambil kita melakukan pembenahan,” pungkasnya.
(ard/lal/adv)










