Bentangkaltim.com, Samarinda – Pencatatan aset daerah oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kembali memicu kontroversi. Lahan seluas kurang lebih 10 hektare di kawasan eks lokalisasi Bayur, yang telah dikuasai dan ditempati masyarakat sejak dekade 1980-an, tiba-tiba diklaim masuk ke dalam daftar inventaris aset pemerintah daerah sejak tahun 2014.
Kejanggalan prosedur klaim kepemilikan ini tidak hanya menyita perhatian publik, tetapi juga dituduh sebagai bentuk maladministrasi pejabat masa lalu yang kini membebankan warga sipil.
Kasus ini mengemuka setelah masyarakat yang memegang surat kepemilikan tanah membentur tembok tebal saat hendak mengurus sertifikasi resmi.
Pihak kelurahan hingga kecamatan menolak membubuhi tanda tangan pada dokumen pertanahan warga dengan alih-alih lahan tersebut sudah sah terdaftar sebagai milik Pemkot Samarinda. Padahal, penetapan klaim aset seluas 10 hektare tersebut diduga kuat berawal dari transaksi di bawah tangan saat kawasan itu masih masuk dalam area konsesi pertambangan.
Berdasarkan kesaksian para pemilik lahan, perusahaan tambang kala itu mewajibkan warga membuat surat keterangan untuk pencairan dana kompensasi. Namun, dokumen tersebut disinyalir dialihkan secara sepihak atas nama oknum pejabat yang menjabat sebagai Ketua TP4SK saat itu, hingga akhirnya otomatis tercatat sebagai aset daerah tanpa pelibatan maupun persetujuan warga pemilik asal.
Menanggapi carut-marut tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, melontarkan kritik keras.
Ia menilai Pemkot Samarinda terkesan lepas tangan dengan meminta masyarakat menempuh jalur pengadilan jika ingin membatalkan status aset tersebut.
“Jangan sedikit-sedikit masyarakat diminta ke pengadilan. Mereka punya keterbatasan, sementara proses hukum membutuhkan biaya,” tegas Samri.
Menurutnya, meminta warga berhadapan dengan institusi negara di meja hijau adalah bentuk ketidakadilan, mengingat tingginya biaya dan rumitnya proses hukum yang harus ditanggung rakyat kecil.
Pihaknya mendesak wali kota dan jajaran pimpinan daerah untuk mengambil diskresi serta mengkaji ulang (review) seluruh riwayat penguasaan tanah. Pemkot diminta memanggil kembali para saksi kunci dan mengurai benang kusut pendataan TP4SK ketimbang berlindung di balik formalitas administrasi.
Meski mengakui bahwa pelepasan atau penghapusan aset daerah memiliki prosedur ketat untuk menghindari temuan kerugian negara, Samri menegaskan faktor kemanusiaan dan kebenaran riwayat tanah harus menjadi acuan utama.
Apabila terbukti terjadi kekeliruan pencatatan oleh pejabat terdahulu, pemerintah berkewajiban memulihkan hak-hak atas tanah masyarakat secara bijaksana tanpa mengorbankan rakyat.
“Kalau memang ada kesalahan administrasi pejabat sebelumnya, ya dibijakkan,” pungkasnya.
(ard/lal/adv)










