Bentangkaltim.com, Bontang – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bontang menyoroti koreksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Bontang Tahun Anggaran 2026. Perbedaan proyeksi yang dinilai cukup besar diminta menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan anggaran berikutnya.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bontang Winardi dalam pendapat akhir fraksi pada rapat paripurna DPRD Bontang, Selasa (15/9).
Winardi mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan memberikan perhatian khusus terhadap koreksi SiLPA yang tercantum dalam Perubahan APBD 2026. Menurutnya, perbedaan proyeksi tersebut perlu menjadi evaluasi serius bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Perbedaan yang sangat besar ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi TAPD ke depannya dalam meningkatkan akurasi proyeksi dan disiplin perencanaan,” kata Winardi.
Menurutnya, akurasi dalam memproyeksikan anggaran menjadi bagian penting agar perencanaan keuangan daerah dapat berjalan lebih efektif. Proyeksi yang tepat juga dibutuhkan untuk memastikan program dan kegiatan pemerintah daerah dapat disusun berdasarkan kemampuan fiskal yang realistis.
Selain persoalan SiLPA, Fraksi PDI Perjuangan turut mengapresiasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir. Beberapa di antaranya pembangunan saluran drainase dan bangunan perkuatan tebing di sejumlah wilayah, yakni Kelurahan Guntung, Bontang Kuala, Gunung Telihan, dan Api-Api.
Namun, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar penanganan banjir tidak hanya dilakukan melalui pekerjaan yang bersifat parsial. Penanganan harus dirancang secara menyeluruh dengan mempertimbangkan keterkaitan sistem drainase dari kawasan hulu hingga hilir.
Winardi menegaskan, pendekatan terintegrasi penting dilakukan agar pembangunan infrastruktur pengendalian banjir tidak hanya menyelesaikan persoalan di satu titik, tetapi memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta program penanganan banjir disusun berdasarkan skala prioritas, terutama pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Pelaksanaan di lapangan juga perlu mendapat pengawasan agar anggaran yang digelontorkan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Setelah mempertimbangkan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bontang bersama pemerintah daerah, Fraksi PDI Perjuangan akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tentang Perubahan APBD Bontang Tahun Anggaran 2026 untuk disahkan menjadi peraturan daerah.
Persetujuan tersebut disertai harapan agar kebijakan anggaran yang ditetapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan Kota Bontang.
Fraksi PDI Perjuangan menilai evaluasi terhadap akurasi perencanaan anggaran dan penguatan penanganan banjir perlu berjalan beriringan agar belanja daerah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(ASR/ADV DPRD BONTANG)
