Bentangkaltim.com, Bontang – Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu fokus Komisi C DPRD Bontang. Legislator mulai membedah potensi penerimaan dari sejumlah aset milik pemerintah yang selama ini dinilai belum dimanfaatkan secara optimal.
Langkah awal dilakukan dengan memetakan peluang pendapatan bersama lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja Komisi C. Pembahasan tersebut diarahkan untuk mencari sumber penerimaan baru tanpa membebani masyarakat melalui penambahan pungutan.
Anggota Komisi C DPRD Bontang, Bonnie Sukardi, mengatakan setiap OPD memiliki aset maupun layanan yang berpotensi menghasilkan pendapatan jika dikelola lebih maksimal. Karena itu, pembahasan dilakukan secara rinci agar peluang tersebut dapat diidentifikasi sejak awal.
Lima OPD yang akan dilibatkan dalam pembahasan meliputi Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (PUPRK), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim).
Menurut Bonnie, masing-masing instansi memiliki karakteristik aset yang berbeda sehingga strategi pengelolaannya juga tidak bisa disamakan. Dishub, misalnya, memiliki sejumlah layanan publik yang dapat dioptimalkan. Sementara PUPRK dan Diskominfo memiliki aset pemerintah yang berpotensi memberikan nilai ekonomi apabila dimanfaatkan secara tepat.
Di sisi lain, Perkim juga dinilai memiliki peluang meningkatkan kontribusi PAD melalui pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) secara lebih efektif dan profesional.
“Kalau saya lihat banyak potensi yang bisa digali. Di Dishub ada pelayanan umum, di PUPR ada aset daerah, di Kominfo juga ada pemanfaatan aset, kemudian Perkim memiliki Rusunawa yang bisa dioptimalkan,” ujar Bonnie.
Ia menegaskan, pembahasan di tingkat komisi tidak hanya bertujuan menginventarisasi aset, tetapi juga mencari solusi terhadap berbagai kendala yang selama ini menyebabkan potensi pendapatan belum dapat dimaksimalkan.
Menurutnya, setiap peluang harus dikaji dari sisi regulasi, mekanisme pengelolaan, hingga efektivitas pelaksanaannya agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar dapat diterapkan pemerintah daerah.
Komisi C juga menaruh perhatian terhadap sejumlah fasilitas publik yang memiliki aktivitas ekonomi cukup tinggi. Jika pengelolaannya dilakukan secara profesional dan berkelanjutan, fasilitas tersebut diyakini mampu menjadi sumber PAD baru bagi Kota Bontang.
Meski DPRD tidak memiliki kewenangan sebagai pelaksana teknis, lembaga legislatif tetap memiliki fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi kepada pemerintah daerah. Karena itu, hasil pembahasan bersama OPD nantinya akan menjadi dasar penyusunan masukan agar potensi aset daerah dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap kas daerah.
“Kami ingin melihat potensi yang selama ini belum tergarap. Kalau dikelola dengan baik tentu bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah,” katanya.
Dalam waktu dekat, Komisi C akan melanjutkan pembahasan bersama seluruh OPD mitra untuk menyusun pemetaan aset yang memiliki peluang menghasilkan pendapatan. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal Kota Bontang melalui peningkatan PAD, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (ASR/ADV DPRD Bontang)
