JAKARTA – Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat akhirnya mereda setelah kedua pihak menyepakati gencatan senjata sementara. Kesepakatan ini tercapai setelah Iran mengajukan 10 syarat yang menjadi dasar penghentian konflik, sekaligus membuka kembali jalur strategis dunia, Selat Hormuz.
Gencatan senjata diumumkan pada 7–8 April 2026, hanya beberapa saat sebelum batas ultimatum militer Amerika Serikat berakhir. Presiden AS Donald Trump dilaporkan menyetujui penghentian serangan selama dua pekan, dengan syarat utama Iran membuka kembali Selat Hormuz dan menjamin keamanan pelayaran internasional.
Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital distribusi energi global, yang dilalui sekitar sepertiga pasokan minyak dunia. Penutupan sebelumnya sempat memicu kekhawatiran krisis energi global dan lonjakan harga minyak.
Iran dalam proposalnya mengajukan sejumlah tuntutan, mulai dari penghentian agresi militer, pelonggaran sanksi, hingga pengakuan atas kepentingan strategisnya di kawasan. Meski gencatan senjata telah disepakati, situasi di Timur Tengah masih dinilai rapuh dan berpotensi kembali memanas sewaktu-waktu.
Di tengah meredanya konflik, dampaknya mulai dirasakan hingga ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak, Indonesia berada dalam posisi rentan terhadap gejolak harga energi global.
Jika ketegangan kembali meningkat dan mengganggu distribusi minyak, harga minyak dunia berpotensi melonjak. Kondisi ini bisa berimbas pada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri, sekaligus menambah beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selain itu, ketidakpastian geopolitik juga dapat menekan nilai tukar rupiah. Ketika investor global beralih ke aset aman, mata uang negara berkembang seperti Indonesia berpotensi melemah, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang impor dan inflasi.
Di sisi lain, gangguan distribusi energi juga dapat memicu kenaikan biaya logistik dan produksi di berbagai sektor. Dampaknya bisa menjalar ke industri, transportasi, hingga kebutuhan pokok masyarakat.
Namun, di balik risiko tersebut, situasi ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi. Pemerintah didorong untuk mempercepat diversifikasi energi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak, termasuk melalui pengembangan energi terbarukan.
Hingga kini, dunia masih menanti apakah gencatan senjata ini akan berlanjut menjadi perdamaian jangka panjang, atau justru hanya jeda sementara sebelum konflik kembali memanas. Yang jelas, stabilitas Selat Hormuz akan tetap menjadi penentu utama arah ekonomi global—dan Indonesia tak luput dari dampaknya. (bai)
