Bentangkaltim.com, Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menanggapi maraknya aksi “Boti Hunter”, gerakan konvoi kelompok pemuda yang menyuarakan penolakan terhadap komunitas LGBTQ, yang belakangan menuai pro-kontra di tengah masyarakat, termasuk di Kota Samarinda.
Novan mengatakan pihaknya sempat hadir sebagai narasumber dalam forum anti-LGBTQ di Samarinda. Dalam forum tersebut, ia menyepakati sejumlah langkah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah penyebaran perilaku menyimpang, namun tetap menekankan pentingnya jalur yang sesuai aturan.
“Saya waktu itu hadir di acara forum anti-LGBTQ. Saya sebagai narasumber di sana, kita sudah bersepakat dengan semua rekan-rekan, semua stakeholder terkait,” kata Novan.
Ia menjelaskan, sambil menunggu regulasi yang lebih tegas dari pemerintah pusat, langkah yang bisa dilakukan saat ini adalah sosialisasi masif di berbagai lini, mulai dari tempat ibadah hingga tingkat rukun tetangga (RT) melalui program pemerintah kota.
Menyikapi pihak yang menyebut aksi semacam ini berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), Novan punya pandangan tersendiri. Menurutnya, tindakan siapa pun, baik dari kelompok yang menyimpang maupun dari kelompok yang melakukan aksi penolakan, tidak boleh sampai meresahkan atau merugikan orang lain.
“Kalau mereka melakukan tindakan yang membuat keresahan orang, itu pelanggaran HAM juga toh? Nah, kami juga berpegang ke situ,” ujarnya.
Ia menambahkan, Dinas Kesehatan turut menyampaikan data terkait penyakit menular yang salah satunya disebabkan oleh pergaulan sesama jenis, yang menjadi salah satu dasar keprihatinan bersama para pemangku kepentingan di Samarinda dalam melihat akar persoalan ini.
Novan juga mengaitkan persoalan ini dengan pentingnya edukasi terhadap anak dalam penggunaan gadget, yang menurutnya turut berkontribusi terhadap penyimpangan perilaku maupun sikap intoleran di kalangan muda.
“Harapannya ini edukasi orang tua terhadap anak, bagaimana membatasi. Bukan hanya anak usia dini, tapi anak yang sudah SMA pun perlu diketahui aktivitasnya di gadget agar tidak ada potensi mengarah ke penyimpangan,” katanya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, tokoh agama, aparat keamanan, dan keluarga dapat terus diperkuat, sehingga penolakan terhadap perilaku menyimpang dapat disalurkan melalui jalur yang sah dan tidak berujung pada tindakan main hakim sendiri yang justru dapat menimbulkan persoalan hukum baru.
(ard/lal/adv)
