Bentangkaltim.com, Bontang – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Bontang menyoroti kondisi fiskal daerah dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Salah satu perhatian utama adalah masih rendahnya realisasi belanja daerah hingga semester pertama tahun ini.
Anggota Fraksi PKB DPRD Bontang Yusuf mengatakan, berdasarkan pembahasan Perubahan APBD 2026, realisasi belanja daerah hingga semester pertama baru mencapai 30,7 persen. Nilainya sekitar Rp640,79 miliar.
Menurut dia, kondisi tersebut perlu segera direspons pemerintah daerah dengan mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan.
“Fraksi PKB meminta percepatan pelaksanaan program dan kegiatan agar anggaran tidak menunggu di akhir tahun dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” kata Yusuf dalam penyampaian pendapat akhir Fraksi PKB pada Rapat Paripurna DPRD Bontang, Selasa (15/9).
Selain serapan belanja, PKB juga mencermati penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perubahan APBD 2026. PAD disebut mengalami penurunan sekitar Rp9,98 miliar.
Yusuf menyampaikan, pemerintah daerah perlu mengevaluasi kembali sumber-sumber PAD yang selama ini menjadi penopang keuangan daerah. Optimalisasi potensi pendapatan harus dilakukan tanpa menambah beban masyarakat.
Di sisi lain, kondisi fiskal Bontang juga tercermin dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) definitif 2025. Yusuf menyebut SILPA tersebut hanya sekitar Rp178 miliar atau lebih rendah 44,9 persen dibandingkan estimasi awal.
Karena itu, Fraksi PKB meminta perencanaan anggaran ke depan dilakukan lebih realistis dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Menurutnya, kemampuan keuangan daerah harus menjadi pertimbangan penting agar program yang dirancang benar-benar dapat direalisasikan.
Meski memberikan sejumlah catatan, PKB tetap menyetujui Raperda tentang Perubahan APBD Bontang Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Yusuf menegaskan, persetujuan tersebut disertai catatan kritis sebagai bentuk tanggung jawab politik fraksi. Anggaran daerah harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan tidak sekadar terserap menjelang akhir tahun.
“Setiap rupiah anggaran benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat,” tegasnya.
PKB juga mengingatkan pemerintah agar kondisi fiskal yang menurun tidak menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik. Terutama dalam pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi hak dasar masyarakat.
Dengan percepatan realisasi belanja, optimalisasi PAD, serta perencanaan yang lebih realistis, PKB berharap pengelolaan APBD Bontang dapat semakin efektif dan memberikan dampak nyata terhadap masyarakat.(ASR/ADV DPRD BONTANG)
