Bentangkaltim.com, Samarinda – Ancaman kehilangan potensi pendapatan daerah dari opsen pajak kendaraan bermotor sebesar Rp209 miliar dari pemerintah provinsi memantik peringatan keras di kalangan legislatif Kota Samarinda.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna mengawal secara intensif hak-hak keuangan daerah agar tidak menguap begitu saja dan membebani postur anggaran tahun depan.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah melayangkan keberatan resmi kepada pemerintah provinsi terkait potensi penyusutan opsen pajak tersebut. Langkah lanjutan pun tengah disiapkan melalui koordinasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Samarinda untuk memetakan dampak fiskal serta merumuskan strategi penagihan hak daerah.
Menurut Abdul Rohim, persoalan tata kelola dan pengawalan hak keuangan daerah baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi memerlukan penanganan yang jauh lebih serius dan terstruktur.
Keberadaan Pansus ini pun dinilai krusial agar DPRD tidak sekadar menunggu, melainkan turun langsung memperjuangkan dana yang seharusnya menjadi hak kas daerah.
“Itu alasannya kenapa saya usulkan segera ada Pansus itu. Supaya ada upaya dari DPRD lebih serius, lebih intens untuk membantu pemerintah kota mendapatkan hak-hak keuangan dia, terutama yang dari pusat maupun dari provinsi,” ujar Abdul Rohim.
Ia menegaskan bahwa potensi hilangnya dana sekitar Rp209 miliar tersebut harus diupayakan penyelesaiannya sebelum akhir tahun 2026. Jika persoalan ini berlarut-larut dan tidak tuntas hingga pergantian tahun, maka dampaknya akan langsung menghantam kapasitas fiskal Pemerintah Kota Samarinda pada tahun anggaran 2027.
“Ya itu, itu yang mau kita sebisa bantu selesaikan sebelum akhir 2026. Karena kalau sampai beban itu masuk lagi ke 2027, itu akan menambah beban fiskal kita,” tegasnya.
Lebih jauh, Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan bahwa keterlambatan penyelesaian hak keuangan daerah bukan sekadar urusan angka di atas kertas APBD, melainkan menyangkut kepastian pembayaran kepada pihak ketiga, termasuk para pelaku usaha dan penyedia jasa di Samarinda.
Penundaan pembayaran berisiko menjerat dunia usaha ke dalam kesulitan likuiditas dan menghambat perputaran ekonomi kota.
“Kalau harus mundur lagi sampai ke 2027, ya pihak ketiga dan penyediaan jasa akan kesulitan keuangan. Dan mereka kan bagian pelaku ekonomi yang membantu siklus ekonomi kita di Samarinda,” pungkas Abdul Rohim.
(ard/lal/adv)










