Bentangkaltim.com, Samarinda – Polemik proyek pembangunan jalan tembusan dari kawasan Pasar Pagi menuju Jalan Mas Tumenggung sempat memantik desakan penghentian sementara di kalangan legislatif.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arbain, meminta agar pekerjaan tersebut tidak dipaksakan berjalan sesuai kontrak sebelum dilakukan peninjauan ulang secara menyeluruh serta pelibatan aktif masyarakat sekitar.
Setelah mencermati berbagai paparan, baik dari pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda maupun keluhan warga, Arbain menilai terdapat kekeliruan cara pandang terkait status aset dan kewenangan pembangunan. Ia menegaskan bahwa jalan yang bersinggungan dengan fasilitas umum maupun Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) tidak bisa diperlakukan layaknya aset milik penuh pemerintah daerah yang bisa diubah atau dikonstruksi secara sepihak.
“Karena ini jalan bukan aset yang kewenangannya sepenuhnya milik Pemkot. PSU memang juga aset, tetapi masih ada keterkaitan pihak lain. Aset yang kewenangannya penuh adalah yang bisa diubah fungsi atau konstruksinya sesuka keinginan Pemkot. Berbeda dengan aset PSU,” tegas Arbain.
Konsekuensi dari status keterkaitan tersebut, lanjutnya, membuat Pemkot tidak boleh merancang desain maupun teknis jalan secara tertutup dan sepihak. Pemilik toko, warga terdampak, serta pihak-pihak terkait di sekitar kawasan harus dilibatkan sejak awal agar tidak memicu gesekan sosial maupun sengketa di lapangan.
Selain persoalan status PSU, Arbain menyoroti aspek legalitas lahan warga serta kesesuaiannya dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji secara cermat apakah area yang bersinggungan dengan rencana jalan tersebut masuk kategori pusat perdagangan atau kawasan permukiman.
Ia menjelaskan bahwa status hak atas tanah sering kali menunjukkan latar belakang peruntukan kawasan. Tanah dengan status hak milik umumnya berakar dari kawasan permukiman, sementara area usaha cenderung berkaitan dengan Hak Guna Bangunan (HGB). Perbedaan status dan peruntukan tata ruang ini dinilai membawa implikasi regulasi serta kebijakan yang berbeda pula.
“Itu perlu kita kaji, kalau pusat perdagangan ada ketentuan kebijakan lain, tetapi kalau permukiman beda lagi karena asal mulanya hak milik,” jelasnya.
Berangkat dari berbagai pertimbangan tersebut, Arbain menegaskan agar rencana pekerjaan jalan tembusan itu dihentikan sementara terlebih dahulu. Penundaan ini bukan berarti menghentikan pekerjaan pembangunan secara permanen, melainkan memberi ruang jeda untuk mengkaji ulang kesesuaian pemanfaatan PSU, menelaah tata ruang, serta membuka komunikasi ulang dengan masyarakat dan pihak-pihak di sekitar lokasi.
“Sebaiknya pekerjaan itu ditinjau kembali. Tidak bisa dipaksakan selesai berdasarkan kontrak dulu, tetapi harus di-hold sampai ditemukan formula yang sesuai,” pungkas Arbain.
(ard/lal/adv)










