Bentangkaltim.com, Bontang – Fraksi Gerindra DPRD Bontang menyoroti penurunan proyeksi pendapatan daerah dalam Rancangan APBD Kota Bontang 2027. Pendapatan daerah tahun depan direncanakan Rp1,953 triliun atau turun 27,06 persen dibandingkan pendapatan 2026.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Bontang Heri Keswanto mengatakan penurunan tersebut terutama dipengaruhi berkurangnya pendapatan transfer. Berdasarkan pandangan umum fraksi, pendapatan transfer turun 32,65 persen. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru diproyeksikan naik 2,63 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Pendapatan daerah tahun 2027 direncanakan sebesar Rp1.953.482.433.585. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 27,06 persen dari total pendapatan di tahun 2026,” kata Heri dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi, Senin (21/9/2026).
Menurut Heri, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Terutama dalam menyusun strategi fiskal agar pembangunan Bontang tidak terlalu bergantung pada pendapatan transfer.
“Penurunan pendapatan yang berasal dari pendapatan transfer harus dimaknai dan menjadi pendorong bagi pemerintah daerah untuk melakukan inventarisasi, optimalisasi, mitigasi, dan terobosan terhadap sumber-sumber yang berpotensi dapat meningkatkan PAD,” ujarnya.
Heri mengatakan peningkatan PAD tetap harus mempertimbangkan kondisi masyarakat. Pemkot Bontang diminta mencari sumber penerimaan baru tanpa membuat masyarakat mendapat tambahan beban.
“Dengan demikian ketika terjadi kebijakan pergeseran atau pengurangan pada sumber pendapatan transfer, maka stabilitas pembangunan di daerah dapat dikendalikan,” jelasnya.
Fraksi Gerindra menilai ruang fiskal yang semakin terbatas juga akan berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah menjalankan seluruh belanja daerah. Karena itu, penyusunan prioritas menjadi hal penting dalam APBD 2027.
“Dengan proyeksi pendapatan daerah yang mengalami penurunan, maka dapat dipastikan bahwa pada sisi belanja daerah terdapat sejumlah belanja yang tidak maksimal dijalankan,” kata Heri.
Dia menegaskan, pemerintah tetap harus memastikan belanja wajib dan mengikat dapat dipenuhi. Di sisi lain, program prioritas yang memberikan dampak langsung terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat juga harus mendapat perhatian.
“Pemerintah dihadapkan pada bagaimana upaya untuk menyiasati agar semua belanja wajib dan mengikat terpenuhi,” tuturnya.
“Belanja yang berkaitan dengan program prioritas pemerintah yang berdampak langsung pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik,” sambung Heri.
Bagi Fraksi Gerindra, penurunan transfer menjadi momentum untuk memperkuat kemampuan daerah menggali sumber pendapatan sendiri. Inventarisasi potensi PAD dinilai perlu dilakukan secara lebih serius.
Heri menyebut pemerintah daerah perlu melihat peluang yang tersedia sekaligus melakukan mitigasi terhadap kemungkinan perubahan sumber pendapatan.
“Kita harus mendorong adanya inventarisasi dan optimalisasi terhadap sumber-sumber yang berpotensi meningkatkan PAD,” katanya.
Meski demikian, Fraksi Gerindra tidak ingin peningkatan PAD dilakukan dengan membebani masyarakat. Kebijakan pendapatan harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
“Upaya meningkatkan PAD harus dilakukan dengan tidak membebankan masyarakat,” tegas Heri.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Gerindra menyatakan Raperda APBD Kota Bontang 2027 pada prinsipnya dapat dipahami dan disetujui untuk dilanjutkan dalam pembahasan.(ASR/ADV DPRD BONTANG)
