Bentangkaltim.com, Bontang – Persoalan antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU Kota Bontang dinilai tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah kuota. Ketepatan waktu kedatangan pasokan juga menjadi faktor penting untuk menjaga kelancaran distribusi dan pelayanan kepada masyarakat.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Awinardi, mengatakan pola kedatangan pasokan dari hulu turut memengaruhi kondisi antrean di SPBU. Hal itu terlihat dari antrean yang mulai mereda setelah adanya tambahan pasokan dalam beberapa hari terakhir.
Menurut Awinardi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelancaran distribusi memiliki pengaruh terhadap perputaran stok BBM di tingkat SPBU.
“Begitu kita coba bom tiga hari ini, lihat efeknya. Ngantri enggak, Bang, Pertalite, Bang, hari ini? Enggak separah kemarin kan? Lebih dingin kan? Lebih aman kan?” kata Awinardi.
Ia menjelaskan, pasokan yang datang secara tepat waktu memungkinkan SPBU terus melayani konsumen tanpa harus menunggu terlalu lama hingga stok kembali tersedia. Dengan demikian, meski kuota tidak berubah, distribusi yang lebih teratur dapat membantu menjaga ketersediaan BBM.
“Kalau sudah putaran jamnya ada terus, ada terus, ada terus, walaupun dengan kuota yang sama, tapi putaran jamnya benar, edarannya jalan,” ujarnya.
Awinardi juga menekankan pentingnya koordinasi lintas pihak dalam mengantisipasi perubahan permintaan BBM di lapangan. Menurutnya, penyaluran seharusnya tidak hanya berpedoman pada besaran kuota, tetapi juga mempertimbangkan kondisi aktual dan momentum tertentu yang dapat meningkatkan jumlah konsumen.
Salah satu kondisi yang perlu diantisipasi, kata dia, adalah ketika terjadi kenaikan harga Pertamax yang berpotensi mendorong sebagian masyarakat beralih membeli Pertalite.
“Kalau ada momen kita tahu Pertamax naik, otomatis orang memilih lebih baik ngantri Pertalite 20 menit daripada beli Pertamax. Itu jaga-jaga, berarti kabarkan ke sini, ke Pertamina,” katanya.
Ia menilai komunikasi antara SPBU, Pertamina, pemerintah daerah dan pihak terkait perlu diperkuat. Informasi mengenai potensi peningkatan permintaan dapat menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian distribusi sebelum antrean di lapangan semakin panjang.
Pertamina Sesuaikan Pola Pengiriman
Sementara itu, Sales Branch Manager (SBM) Kaltimut III Fuel Pertamina, Hermawan Bagus Prabowo, menjelaskan pola penyaluran 16 kiloliter (KL) dan 8 KL yang diterapkan di sejumlah SPBU merupakan bagian dari upaya menyesuaikan kapasitas penyimpanan serta menjaga keseimbangan distribusi.
Menurut Hermawan, tidak semua SPBU memiliki kapasitas tangki yang sama. Karena itu, pola pengiriman tidak selalu dibuat seragam antara satu SPBU dengan SPBU lainnya.
“Awalnya pasalnya semua dikasih 16-8 atau 8-8, sebenarnya hasilnya juga sama. Cuma dibedain saja, ada yang 16-8, ada juga yang sebaliknya,” jelas Hermawan.
Ia menjelaskan, perbedaan pola tersebut mempertimbangkan kondisi tangki masing-masing SPBU. Ada SPBU yang kapasitas tangkinya memungkinkan menerima pasokan lebih besar di awal, sementara SPBU lainnya mendapatkan pola sebaliknya.
“Bisa jadi ada SPBU yang tangkinya nantinya tidak cukup, ada juga yang tangkinya kurang. Makanya saya buat ada yang 16 di awal, sebaliknya nanti 8. Ada juga yang awalnya 8, sisanya 16-16. Artinya paling enggak saling balance,” katanya.
Hermawan menegaskan, pola distribusi tersebut tidak bersifat kaku. Pertamina tetap dapat melakukan perubahan apabila kondisi di lapangan menunjukkan adanya peningkatan antrean atau kebutuhan penyesuaian pasokan.
“Cuma situasional. Balik lagi, kalau seandainya nanti situasinya di lapangan memang perlu dirasa ada revisi atau apa pun, itu bisa. Pertamina bisa untuk itu,” ujarnya.
SPBU Diminta Aktif Laporkan Kondisi Antrean
Selain penyesuaian pola distribusi, Hermawan meminta pihak SPBU lebih aktif menyampaikan informasi mengenai kondisi antrean kepada Pertamina.
Menurutnya, informasi langsung dari SPBU diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai situasi riil di lapangan. Terlebih, transaksi penyaluran BBM telah menggunakan sistem digital sehingga data tersebut dapat menjadi salah satu bahan evaluasi distribusi.
“Kalau seandainya situasional kebutuhan di lapangan itu antreannya cukup panjang, informasi juga ke kami. Kami butuh support di lapangan,” jelas Hermawan.
Ia mengatakan informasi mengenai waktu terjadinya kepadatan, baik pada pagi, siang maupun sore hari, dapat membantu Pertamina menentukan langkah penyesuaian distribusi.
“Sejauh ini kami belum pernah dapat feedback itu. Harapannya ke depan bisa lebih komunikatif,” katanya.
Dengan koordinasi yang lebih intensif antara SPBU, Pertamina dan pemerintah daerah, kondisi distribusi BBM diharapkan dapat lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat, sehingga potensi antrean panjang dapat diantisipasi lebih awal. (ASR/ADV DPRD BONTANG)
