BENTANGKALTIM.COM, JAKARTA – Sejumlah mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi di Jakarta pada Rabu (28/10/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Dalam aksi tersebut, massa mengangkat simbol tiga jari sebagai bentuk solidaritas sekaligus menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi yang mengusung tema “Tepati atau Pergi” ini diinisiasi oleh aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Sadar. Mereka membawa sejumlah tuntutan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kebijakan anggaran negara, biaya pendidikan, hingga persoalan demokrasi dan hak asasi manusia.
Salah satu lokasi aksi berada di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Sejumlah peserta demonstrasi terlihat mengacungkan tiga jari sambil menyampaikan aspirasi melalui poster dan spanduk.
Simbol tiga jari atau three-finger salute dikenal luas melalui novel dan film The Hunger Games. Dalam kisah tersebut, gestur ini berkembang menjadi simbol solidaritas dan perlawanan masyarakat terhadap kekuasaan otoriter.
Dalam perkembangannya, simbol tersebut juga digunakan oleh berbagai gerakan sosial dan pro-demokrasi di sejumlah negara.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), salah satu kelompok yang terlibat dalam gerakan tersebut, memaknai simbol tiga jari sebagai ajakan untuk memperkuat solidaritas dan memperjuangkan ruang demokrasi.
Simbol itu juga dikaitkan dengan nilai kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Penggunaannya diharapkan dapat menyatukan gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil, baik melalui aksi langsung maupun aktivitas di ruang digital.
Penggunaan simbol dari budaya populer tersebut memperlihatkan bagaimana karya fiksi dapat menjadi medium untuk menyampaikan pesan sosial dan politik di dunia nyata.
Dalam aksi tersebut, Komite Sadar membawa lima tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah. Tuntutan itu mencakup sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius.
Pertama, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk bencana ekologis di sejumlah wilayah, termasuk yang terdampak karhutla. Mereka juga meminta penindakan terhadap perusahaan yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan serta perbaikan tata kelola lahan.
Kedua, mahasiswa meminta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat. Mereka mengkritik penggunaan anggaran untuk program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang dinilai perlu dievaluasi berdasarkan manfaatnya bagi rakyat.
Ketiga, mahasiswa menuntut penurunan biaya pendidikan, perbaikan pelayanan dasar, serta penyediaan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat.
Keempat, mereka mendesak pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sekaligus menolak penggunaan hukum untuk membatasi kritik terhadap pemerintah.
Kelima, mahasiswa meminta perlindungan kebebasan sipil dan penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Mereka juga menyuarakan penolakan terhadap militerisasi di ruang sipil.
Peringatan Hari Sumpah Pemuda menjadi momentum bagi mahasiswa dan masyarakat sipil untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai arah kebijakan pemerintah.
Melalui tema “Tepati atau Pergi”, massa aksi mendorong pemerintah memenuhi komitmen yang telah disampaikan kepada masyarakat. Mereka menilai persoalan lingkungan, pendidikan, ekonomi, dan demokrasi membutuhkan langkah nyata, bukan sekadar janji.
Demonstrasi tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian aksi mahasiswa yang sebelumnya berlangsung pada 20 Oktober 2026, bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Di tengah berbagai tuntutan tersebut, aksi mahasiswa kembali memperlihatkan peran kelompok muda dalam menyampaikan kritik dan mendorong perubahan kebijakan melalui ruang publik. (bai)
