Bentangkaltim.com, Bontang – Pembahasan APBD Bontang 2027 resmi dimulai. DPRD Kota Bontang menggelar rapat paripurna penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Bontang, Sabtu (12/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam. Sebanyak 15 dari 24 anggota DPRD hadir dan dinyatakan memenuhi kuorum.
“Dengan jumlah anggota DPRD yang hadir sebanyak 15 orang, maka berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024, kuorum telah terpenuhi,” ujar Andi Faizal saat membuka rapat.
Berdasarkan daftar hadir, lima anggota berasal dari Fraksi Golkar, empat Fraksi PKB, satu Fraksi PDI Perjuangan, dua Fraksi Gerindra, serta tiga anggota Fraksi PKS-NasDem. Fraksi Amanat Demokrat Perjuangan tidak mengirimkan perwakilan.
Paripurna tersebut menjadi rapat ketujuh masa persidangan I DPRD Bontang 2026. Agenda utamanya yakni penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD Bontang 2027 oleh Wali Kota Bontang.
Penyampaian itu mengacu pada surat Wali Kota Bontang Nomor 900.1.1/1457/BPKAD/2026 tertanggal 12 September 2026.
Andi Faizal mengatakan, penyampaian Nota Keuangan menjadi tahapan awal pembahasan APBD antara Pemkot Bontang dan DPRD. Selanjutnya, legislatif akan mencermati struktur pendapatan, belanja, pembiayaan hingga program pembangunan yang dirancang untuk 2027.
“DPRD selanjutnya akan mencermati berbagai komponen dalam rancangan APBD, termasuk arah kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan, serta program pembangunan yang akan dijalankan Pemerintah Kota Bontang pada 2027,” katanya.
Mengacu PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah menyampaikan Raperda APBD kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran berakhir.
Dengan penyampaian Nota Keuangan ini, pembahasan APBD Bontang 2027 memasuki tahapan formal. Selanjutnya, Pemkot dan DPRD akan membahas rancangan anggaran sebelum ditetapkan menjadi APBD sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Bontang pada 2027.(ASR/ADV DPRD BONTANG)
