Bentangkaltim.com, Samarinda – Rencana besar Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam merealisasikan program pemerintah pusat yakni mendirikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di 59 kelurahan menuntut kehati-hatian dalam perencanaan fisik dan penganggaran.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mengingatkan agar realisasi program tersebut tidak sekadar berfokus pada kelengkapan administrasi kelembagaan semata, melainkan wajib memperhitungkan ketersediaan lahan, nilai tanah perkotaan yang tinggi, serta rasio permodalan usaha secara realistis.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengungkapkan bahwa meskipun seluruh kelurahan di Samarinda telah merampungkan akta pendirian koperasi, tantangan terbesar justru berada pada aspek penyediaan tapak bangunan dan tingginya harga tanah di kawasan perkotaan.
“Kita punya 59 kelurahan. Tetapi pertanyaannya, mau dibangun di mana kantornya dengan harga tanah di perkotaan yang begitu tinggi,” ungkapnya.
Ia membeberkan bahwa persoalan klasik ini kerap dikeluhkan oleh para ketua Rukun Tetangga (RT) dan pihak kelurahan saat berdiskusi di lapangan. Mereka sering kali kebingungan menentukan titik lokasi pembangunan karena keterbatasan ruang serta mahalnya harga tanah di wilayah perkotaan.
Menurutnya, jika pemerintah memaksakan pengadaan lahan tanpa perencanaan aset yang matang, anggaran daerah berisiko tersedot habis hanya untuk pembelian tanah sebelum koperasi sempat menjalankan kegiatan usahanya.
“Jangan sampai nilai tanahnya justru jauh lebih besar daripada modal operasional KDKMP itu sendiri,” tegasnya.
Menurut Politisi PDI Perjuangan ini status administratif berupa akta pendirian bukanlah jaminan bahwa koperasi dapat langsung beroperasi secara fisik di lapangan. Ketersediaan lokasi dan fasilitas pendukung seharusnya menjadi bagian dari perencanaan hulu, bukan baru dipikirkan ketika proyek konstruksi hendak dimulai.
Oleh karena itu, DPRD mendorong Pemkot Samarinda untuk segera melakukan inventarisasi dan pemanfaatan aset-aset tanah milik pemerintah yang potensial, serta memastikan rasio kelayakan finansial sebelum melanjutkan pembangunan fisik.
Dengan perencanaan yang matang, komprehensif, dan berbasis data aset yang valid, program Kopdes di 59 kelurahan diharapkan benar-benar siap beroperasi secara berkelanjutan serta memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi kerakyatan di Kota Samarinda.
“Mungkin nilai tanahnya aja lebih besar daripada modal KDKMP,” tuturnya.
(ard/lal/adv)
