Bentangkaltim.com, Samarinda — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda terus memantapkan langkah penguatan regulasi demi memajukan sektor pariwisata daerah.
Melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), DPRD Kota Samarinda menargetkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Pariwisata dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada Desember 2026.
Hadirnya payung hukum ini diproyeksikan memberikan kepastian tata kelola destinasi, memperjelas mekanisme retribusi daerah, serta membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya untuk pengembangan kawasan wisata unggulan seperti Bukit Steling dan susur Sungai Mahakam.
Salah satu materi krusial yang diatur dalam Raperda ini adalah kejelasan landasan hukum mengenai pengelolaan pemungutan retribusi di berbagai destinasi wisata. Dengan adanya aturan resmi yang transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kontribusi dari sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda dipastikan akan lebih terukur dan akuntabel.
Ketua Bapemperda DPRD Kota Samarinda, Kamaruddin, menjelaskan bahwa penataan regulasi ini sangat penting agar setiap potensi pemungutan daerah memiliki legalitas yang kuat.
“Melalui Raperda ini, aspek retribusi destinasi wisata menjadi perhatian utama agar ada kejelasan dalam pengelolaan pungutan oleh pemerintah daerah,” ujar Kamaruddin.
Selain tata kelola retribusi, Raperda Pengelolaan Pariwisata memberikan perhatian khusus pada skema kemitraan dengan masyarakat pengelola objek wisata.
Salah satu contoh potensial yang terus didorong adalah kawasan Bukit Steling, destinasi alam yang berhasil meraih prestasi tingkat nasional dan memperoleh penghargaan dari Kementerian Pariwisata.
DPRD Samarinda menilai kolaborasi antara Pemerintah Kota Samarinda dan kelompok masyarakat pengelola lokal merupakan kunci utama agar objek wisata dapat berkembang secara berkelanjutan.
“Bukit Steling memiliki potensi besar. Pengelolaannya yang selama ini dipegang masyarakat, tentu perlu ada kolaborasi dan kerja sama resmi dengan pemerintah kota agar pengembangannya bisa berjalan maksimal,” terangnya.
Saat ini, pembahasan Raperda Pengelolaan Pariwisata terus berjalan secara intensif dan dijadwalkan memasuki tahap finalisasi serta harmonisasi ke tingkat provinsi dalam waktu dekat, sebelum akhirnya dibawa ke rapat paripurna DPRD untuk ditetapkan menjadi Perda.
Melalui kepastian payung hukum retribusi, seleksi destinasi berbasis potensi unggulan, serta sinergi bersama pengelola lokal, DPRD dan Pemkot Samarinda optimistis pariwisata daerah akan semakin maju, tertata rapi, dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.
“Sekitar dua minggu ke depan kita lakukan finalisasi untuk harmonisasi dan fasilitasi. Rencananya pengesahan dilaksanakan di akhir tahun 2026,” pungkasnya.
(ard/lal/adv)
