Home / Advertorial / Kaltim

Minggu, 15 November 2026 - 10:16 WIB

DPRD Samarinda Gelar RDP Bahas Aduan Warga Keledang Mas Soal Pembangunan Samarinda Grand City

Ketua Komisi III DPRD Kota Samrinda, Deni Hakim Anwar. (Bentangkaltim.com/ist).

Ketua Komisi III DPRD Kota Samrinda, Deni Hakim Anwar. (Bentangkaltim.com/ist).

Bentangkaltim.com, Samarinda — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna memediasi aduan warga Perumahan Keledang Mas terkait dampak rencana pengembangan perumahan Samarinda Grand City oleh PT Bumi Samarinda Damai (BSD).

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merespons dua poin utama keberatan warga, yakni perubahan desain gerbang masuk perumahan serta peninggian badan jalan jalur dua di kawasan perumahan tersebut.

Deni menuturkan bahwa langkah rebranding gerbang yang dilakukan pengembang sebenarnya bertujuan positif untuk mempercantik kawasan, namun pelaksanaan di lapangan sempat menuai resistensi karena dinilai minim komunikasi dan berisiko menghilangkan identitas Perumahan Keledang Mas.

Baca juga  Rest Area Bekenyawa, Oase Baru di Jalur Samarinda–Bontang

“Kami ingin perubahan gerbang ini dikomunikasikan secara baik dengan warga dan tidak menghilangkan identitas perumahan Keledang Mas sebelumnya,” ujar Deni usai memimpin rapat mediasi di Gedung DPRD Samarinda.

Selain isu gerbang, Komisi III DPRD Samarinda menekankan pentingnya kepatuhan pengembang terhadap sembilan poin kesepakatan yang telah dirumuskan bersama pihak kecamatan pada 12 Oktober lalu.

Kesepakatan tersebut mencakup batasan jam operasional alat berat, pengendalian debu pembangunan, hingga penyediaan jalur mitigasi bagi mobilitas warga.

“Kami meminta pengembang berkomitmen penuh melaksanakan sembilan poin kesepakatan bersama warga serta melakukan mitigasi teknis untuk mengendalikan potensi banjir,” tegasnya.

Deni mengatakan, berdasarkan paparan resmi dari dinas teknis terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), serta Cipta Karya, seluruh tahapan administrasi dan perizinan pembangunan perumahan tersebut dinyatakan telah dipenuhi oleh pengembang.

Baca juga  DPRD Samarinda Siap Bersinergi dengan FKUB untuk Prioritaskan Program Keagamaan dan Kebudayaan

Kendati perizinan telah lengkap, DPRD Samarinda tetap mengingatkan agar pematangan lahan di kawasan Samarinda Seberang tidak memicu luapan banjir baru di sepanjang Jalan Bung Tomo saat curah hujan tinggi.

Deni meminta pihak pengembang untuk terus membuka ruang komunikasi yang responsif dengan warga sekitar apabila timbul keluhan atau dampak lingkungan selama proses konstruksi berlangsung.

“Dinas terkait telah mengonfirmasi bahwa seluruh tahapan perizinan teknis sudah dipenuhi pengembang, namun kami menitip pesan agar pengembang terus menjalin komunikasi yang baik dengan warga jika terjadi dampak di lapangan,” pungkasnya.
(ard/lal/adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

DPRD Bahas Sengketa Aset 10 Hektare Eks Lokalisasi Bayur

Advertorial

DPRD Samarinda Minta Kendaraan Bertonase Besar Patuhi Aturan Lalu Lintas

Advertorial

DPRD Samarinda Dorong Partisipasi Warga Tekan Banjir: Dari Biopori, Urban Farming, hingga Awasi Kontraktor Nakal

Advertorial

DPRD Samarinda Imbau Pemkot Perbaiki Fasilitas Penerangan di Ruang Publik

Advertorial

Pelaku Usaha Diimbau Rampungkan Izin Sebelum Beroperasi, Komisi I DPRD Samarinda Tekankan Kepatuhan Administrasi

Advertorial

DPRD Samarinda Soroti Batasan Wewenang Pengawasan Ketenagakerjaan di Daerah, Imbau Perusahaan Taati Regulasi dan Larang Tahan Ijazah

Advertorial

DPRD Samarinda Sentil Skema Kompensasi PLN: Kerugian UMKM Tak Sebanding Nilai Ganti Rugi

Advertorial

Komisi IV DPRD Samarinda Minta Mahasiswa Asah Keterampilan Bahasa Asing dan Soroti Ketimpangan Sistem Pendidikan