Bentangkaltim.com, Samarinda — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menilai skema kompensasi yang ditawarkan PT PLN (Persero) terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Kota Samarinda tidak sebanding dengan total kerugian yang harus ditanggung masyarakat.
Dampak pemadaman yang berlangsung selama kurun waktu beberapa bulan terakhir telah melumpuhkan denyut perekonomian warga, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Kritik tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menyikapi tuntutan gelombang aksi mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kantor PLN UP3 Samarinda serta komitmen manajemen PLN yang berencana mengkaji pemberian kompensasi berdasarkan Peraturan Menteri ESDM.
Meski menghargai niat baik PLN yang masih mau bertanggung jawab secara regulasi, Helmi menegaskan bahwa hal utama yang sangat dibutuhkan oleh warga Kota Tepian adalah kepastian dan keandalan aliran listrik, bukan sekadar imbalan kompensasi nominal pasca-kejadian.
“Kalau bicara pantas atau tidak, ya saya kira tidak sebanding, karena masyarakat dan pelaku UMKM menginginkan listrik terus menyala agar seluruh aktivitas usaha dapat berjalan,” ujar Helmi.
Lebih lanjut, Helmi membeberkan hasil koordinasi dan pemanggilan teknis yang pernah dilakukan legislatif bersama manajemen PLN. Salah satu faktor krusial yang kerap memicu krisis pasokan daya di sistem kelistrikan Kalimantan Timur (Kaltim) adalah ketatnya alur distribusi rantai pasok (supply chain) batubara untuk PLTU.
Menurutnya, meski Provinsi Kaltim merupakan salah satu lumbung emas hitam terbesar di Indonesia, regulasi tata kelola energi nasional mewajibkan hasil tambang batubara disetorkan terlebih dahulu ke dalam stok logistik terpusat.
Kondisi birokrasi penataan logistik tersebut membuat daerah kerap mengalami kelangkaan pasokan saat terjadi hambatan pengiriman dari pusat.
“Kaltim ini memang tempat pemasok batubara, tetapi regulasinya batubara tidak bisa langsung dibawa ke pabrik pembakar karena harus masuk dulu ke stok logistik pusat baru dibagi ke daerah,” terangnya.
Menyikapi kekecewaan publik yang kian meluas, DPRD Kota Samarinda mendesak jajaran PLN UP3 Samarinda bersama unit induk wilayah untuk melakukan mitigasi risiko dan perbaikan manajemen secara menyeluruh.
Langkah penguatan stok cadangan bahan bakar serta pengawasan sistem transmisi mendesak dilakukan agar pemadaman bergilir tidak berlanjut.
Helmi menegaskan bahwa stabilitas energi merupakan instrumen vital dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah dan kenyamanan pelayanan publik. Pihaknya berjanji akan terus mengawal persoalan ini hingga keandalan kelistrikan di Samarinda benar-benar kembali normal.
“Kami berharap PLN bisa mengantisipasi masalah ini dan menjadikan kejadian pemadaman sebagai bahan evaluasi agar tidak terulang lagi di kemudian hari,” tegasnya.
(ard/lal/adv)










