Bentangkaltim.com, Bontang – Struktur pendapatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Bontang 2027 masih bertumpu pada dana transfer. Kondisi tersebut menjadi perhatian Fraksi PKS Bersama NasDem DPRD Bontang yang meminta pemerintah memperjelas strategi memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Fraksi PKS Bersama NasDem DPRD Bontang, Saeful Rizal, mengatakan struktur pendapatan tersebut perlu dicermati dalam pembahasan APBD 2027. Terlebih, pemerintah daerah menyebut kondisi fiskal tahun depan lebih terbatas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan Nota Keuangan RAPBD Bontang 2027, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp1,953 triliun. Dari jumlah tersebut, PAD diproyeksikan Rp390,13 miliar atau sekitar 19,97 persen.
Sementara pendapatan transfer mencapai Rp1,534 triliun atau 78,55 persen. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp28,81 miliar atau 1,47 persen.
“Struktur tersebut menunjukkan bahwa pendapatan transfer masih menjadi sumber pendanaan terbesar,” kata Saeful dalam rapat paripurna terkait pandangan umum Fraksi PKS Bersama NasDem terhadap Nota Keuangan dan RAPBD Bontang 2027,, Senin (21/9/2026).
Besarnya porsi dana transfer membuat Fraksi PKS-NasDem meminta pemerintah memberikan gambaran lebih konkret mengenai upaya meningkatkan PAD. Bukan hanya target secara nominal, tetapi juga sumber penerimaan yang akan menjadi prioritas.
“Fraksi meminta penjelasan mengenai target peningkatan PAD menurut jenis pendapatan, termasuk sumber-sumber yang menjadi prioritas optimalisasi,” ujarnya.
Saeful menyebut pemutakhiran basis data wajib pajak dan wajib retribusi perlu dijelaskan secara terukur. Pemerintah juga diminta menyampaikan estimasi tambahan penerimaan yang bisa diperoleh dari langkah tersebut.
Selain itu, strategi peningkatan PAD diharapkan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan dunia usaha. Artinya, optimalisasi pendapatan daerah tidak hanya berorientasi mengejar penerimaan, tetapi juga memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.
Perhatian lain diarahkan pada kemungkinan perubahan alokasi transfer ke daerah. Fraksi PKS-NasDem meminta pemerintah menyiapkan strategi apabila angka transfer definitif pada 2027 berbeda dari asumsi yang digunakan dalam RAPBD.
“Pemerintah Kota perlu menjelaskan strategi apabila alokasi transfer ke daerah tahun 2027 yang definitif berbeda dari asumsi dalam RAPBD,” kata Saeful.
Menurut fraksi, kondisi fiskal yang terbatas menuntut pemerintah lebih selektif menentukan prioritas. Struktur APBD harus mampu menunjukkan program mana yang benar-benar menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Selain persoalan pendapatan, Fraksi PKS-NasDem juga mencermati struktur belanja. Belanja daerah 2027 direncanakan mencapai Rp2,003 triliun.
Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi Rp1,554 triliun atau 77,61 persen, belanja modal Rp442,58 miliar atau 22,09 persen, serta belanja tidak terduga Rp6 miliar atau 0,30 persen.
Fraksi meminta pemerintah menjelaskan prioritas belanja modal dan manfaat langsung yang ditargetkan bagi masyarakat.
Penggunaan SiLPA Rp50 miliar juga diminta diperjelas, termasuk dasar perhitungan serta tujuan penggunaannya.
“Fraksi meminta penjelasan mengenai dasar perhitungan penggunaan SiLPA sebesar Rp50 miliar serta status dan tujuan penggunaannya,” tegasnya.
Fraksi juga meminta pemerintah memastikan efisiensi belanja tidak mengurangi kualitas pelayanan publik. Evaluasi, menurut mereka, harus tetap menggunakan indikator pelayanan minimum dan kinerja perangkat daerah sebagai dasar.
Dengan kondisi fiskal yang lebih terbatas, Fraksi PKS-NasDem mendorong APBD 2027 diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung. Terutama kesehatan, pendidikan, pengendalian banjir, konektivitas, ekonomi kerakyatan, digitalisasi pelayanan, dan lingkungan.
“Setiap program prioritas diharapkan memiliki indikator output dan outcome yang jelas sehingga pembahasan APBD tidak berhenti pada besaran pagu, tetapi dapat menilai hasil yang diterima masyarakat,” pungkas Saeful.(ASR/ADV DPRD BONTANG)
