Bentangkaltim.com, Bontang – Sejumlah proyek infrastruktur masuk dalam agenda prioritas Pemerintah Kota Bontang pada 2027. Fraksi PKS Bersama NasDem DPRD Bontang meminta setiap proyek tidak hanya dicantumkan dalam APBD, tetapi memiliki target penyelesaian, indikator manfaat, serta kesiapan teknis yang jelas.
Anggota Fraksi PKS Bersama NasDem DPRD Bontang, Saeful Rizal, menyampaikan perhatian tersebut dalam pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan RAPBD Kota Bontang 2027.
Dalam Nota Keuangan, pemerintah memasukkan sejumlah agenda fisik. Di antaranya pembangunan Rumah Sakit Taman Sehat, peningkatan Jalan Kapten Pierre Tendean di kawasan Bontang Kuala, penataan trotoar pada koridor jalan nasional, perbaikan saluran drainase dan bangunan perkuatan tebing sungai untuk pengendalian banjir, serta pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
“Selanjutnya kami meminta penjelasan mengenai pagu masing-masing agenda, target penyelesaian, lokasi, tahapan pelaksanaan, indikator manfaat, dan kesiapan dokumen teknis,” kata Saeful pada rapat paripurna atas pandangan umum fraksi sehubungan Raperda APBD 2027, Senin (21/9/2026) di Kantor DPRD Bontang.
Fraksi PKS-NasDem memberikan perhatian khusus terhadap program pengendalian banjir. Pemerintah diminta memperjelas hubungan antara pembangunan drainase, perkuatan tebing, pemeliharaan, dan penanganan titik rawan banjir.
“Khusus pengendalian banjir, diperlukan kejelasan mengenai keterkaitan antara kegiatan drainase, perkuatan tebing, pemeliharaan, dan penanganan titik rawan banjir,” ujarnya.
Dengan begitu, penanganan banjir diharapkan tidak berjalan secara parsial. Setiap kegiatan perlu memiliki keterkaitan dalam satu skema penanganan yang dapat diukur hasilnya.
Tujuh Program Unggulan
Selain proyek fisik, Fraksi PKS-NasDem meminta tujuh program unggulan Pemkot Bontang dilengkapi ukuran kinerja yang jelas.
Tujuh program tersebut yakni Bontang Sehat untuk Semua, Bontang Pintar, Gerakan Ekonomi Bontang, Digitalisasi Pelayanan, Menata Bontang, Komitmen Bontang, dan Inovasi Bontang.
Fraksi meminta masing-masing program memiliki matriks yang memuat perangkat daerah penanggung jawab, pagu anggaran, indikator kinerja, target 2027, serta keterkaitan dengan sasaran RPJMD.
“Setiap program unggulan tersebut perlu disertai matriks yang memperlihatkan perangkat daerah penanggung jawab, pagu anggaran, indikator kinerja, target 2027, serta keterkaitan dengan sasaran RPJMD,” kata Saeful.
Saeful menilai ukuran keberhasilan program perlu terlihat sejak proses penganggaran. Dengan demikian, DPRD dapat melakukan pengawasan berbasis hasil, bukan sekadar melihat serapan anggaran.
Fraksi juga mencermati adanya ketidaksesuaian penyebutan jumlah agenda prioritas dalam Nota Keuangan. Pada satu bagian disebut terdapat empat agenda utama, tetapi kemudian dicantumkan lima agenda.
Karena itu, Fraksi PKS-NasDem meminta nomenklatur dan jumlah prioritas diselaraskan dalam dokumen final.
Efisiensi Jangan Ganggu Pelayanan
Di tengah keterbatasan fiskal, efisiensi belanja menjadi perhatian lain. Pemerintah menyampaikan efisiensi diarahkan pada sejumlah pos, mulai alat tulis kantor, barang habis pakai, percetakan, sewa, kegiatan seremonial, perjalanan dinas, konsumsi rapat, seminar, kajian, konsultansi, hingga pendidikan dan pelatihan.
Fraksi PKS-NasDem meminta efisiensi dilakukan berdasarkan data realisasi, kebutuhan nyata, urgensi, manfaat, dan kemampuan fiskal.
“Untuk mencegah efisiensi berdampak pada mutu layanan, indikator pelayanan minimum dan indikator kinerja perangkat daerah tetap menjadi dasar evaluasi,” tegas Saeful.
Fraksi juga menyoroti rencana dukungan dunia usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Pemerintah diminta memastikan sinkronisasi program TJSL dengan perencanaan pembangunan berlangsung transparan dan tidak tumpang tindih dengan belanja APBD.
“Fraksi meminta penjelasan mengenai mekanisme sinkronisasi, basis data usulan Musrenbang yang akan dibiayai melalui TJSL, transparansi penetapan kegiatan, serta mekanisme pemantauan,” ujar Saeful.
Selain itu, Fraksi PKS-NasDem meminta daftar program prioritas yang diupayakan melalui Dana Alokasi Khusus, hibah pemerintah pusat, bantuan keuangan pemerintah provinsi, maupun program kementerian dan lembaga.
Bagi fraksi, seluruh sumber pembiayaan tersebut perlu disertai status pengusulan, perangkat daerah penanggung jawab, dan langkah mitigasi apabila pendanaan yang diharapkan belum diperoleh.(ASR/ADV DPRD BONTANG)
