Bentangkaltim.com, Bontang – Fraksi PKB DPRD Bontang menyoroti kondisi fiskal dalam penyusunan APBD 2027. Ketergantungan terhadap dana transfer dinilai perlu menjadi perhatian agar pembangunan tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Fraksi PKB DPRD Bontang, Bonnie Sukardi, menyampaikan pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 direncanakan mencapai Rp1,953 triliun. Sementara belanja daerah sebesar Rp2,003 triliun dengan penerimaan pembiayaan Rp50 miliar dari SiLPA.
Dari struktur pendapatan tersebut, transfer masih menjadi sumber terbesar, yakni sekitar Rp1,534 triliun atau 78,55 persen.
“Keterbatasan fiskal bukan alasan untuk mengurangi keberpihakan APBD kepada masyarakat,” kata Bonnie dalam pandangan umum Fraksi PKB pada Rapat Paripurna DPRD Bontang, Senin (21/9).
Menurutnya, kondisi tersebut harus mendorong Pemkot Bontang memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, peningkatan PAD tidak boleh dilakukan dengan membebani masyarakat kecil maupun menghambat dunia usaha.
Fraksi PKB mendorong perbaikan basis data, digitalisasi, optimalisasi aset daerah, penguatan ekonomi lokal, serta penciptaan iklim usaha yang sehat.
Bonnie juga menekankan pentingnya kualitas belanja. Efisiensi anggaran, menurutnya, tidak sekadar memangkas belanja, tetapi harus diukur dari manfaat yang diterima masyarakat.
“Efisiensi harus diukur dari seberapa besar belanja tersebut menghasilkan manfaat dan dampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Fraksi PKB meminta setiap perangkat daerah memiliki indikator output, outcome, penerima manfaat, dan dampak program agar APBD 2027 tidak berhenti pada besaran anggaran.(ASR/ADV DPRD BONTANG)
