Bentangkaltim.com, Samarinda – Keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tengah pengetatan fiskal menjadikannya percontohan bagi daerah lain.
Komisi III DPRD Kota Tarakan, Kalimantan Utara, memboyong jajarannya melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Gedung DPRD Kota Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Senin (26/10/2026).
Kedatangan rombongan wakil rakyat asal Kota Tarakan tersebut bertujuan secara khusus untuk mempelajari strategi pengelolaan fiskal daerah senilai Rp900 miliar milik Kota Tarakan, sekaligus mengadopsi pola mitigasi efisiensi anggaran dan efektivitas Monitoring dan Evaluasi (Monev) fasilitas publik yang diterapkan di Kota Samarinda.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan bahwa DPRD Tarakan sangat antusias mendalami langkah-langkas taktis Pemkot dan DPRD Samarinda dalam menjaga kualitas pelayanan publik di tengah tren pemangkasan atau efisiensi anggaran.
Deni mengatakan bahwa rombongan Komisi III DPRD Tarakan mempertanyakan langkah mitigasi kaitannya dengan pengelolaan anggaran tahun 2026.
“APBD Kota Tarakan saat ini berkisar Rp900 miliar. Sebagai kota jasa yang menjadi pintu masuk utama Provinsi Kaltara, mereka ingin menyerap strategi penetapan skala prioritas dari Samarinda,” terang Deni.
Dalam diskusi interaktif tersebut, Deni membagikan pengalaman konkret DPRD Kota Samarinda dalam mengawal alokasi APBD. Pihaknya menyarankan DPRD Tarakan agar mengarahkan postur anggaran daerah pada program-program berdampak langsung dan menyentuh kebutuhan vital masyarakat, ketimbang menyebarkan anggaran pada proyek non-prioritas.
Deni mencontohkan komitmen Kota Samarinda yang secara konsisten mengunci alokasi anggaran utama pada tiga pilar pelayanan dasar publik, yakni penuntasan akses pendidikan, jaminan kesehatan masyarakat, serta penanganan infrastruktur pembuangan air dan banjir.
Ia menegaskan bahwa dengan ruang fiskal yang kian menyempit, kunci utamanya adalah keberanian memfokuskan anggaran pada pelayanan dasar.
“Kami bagikan pengalaman Samarinda yang memprioritaskan pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan banjir. Strategi penajaman prioritas inilah yang terbukti menjaga stabilitas pembangunan daerah,” bebernya.
Selain membahas manajemen fiskal dan pengawasan proyek fisik, pertemuan kunker antar-komisi ini juga menjadi ajang pertukaran pikiran mengenai isu-isu strategis kawasan, penguatan tata kelola kota administratif menuju kota madya modern, hingga kesiapan stabilitas jelang pelaksanaan Pilkada.
Deni menyampaikan DPRD Kota Samarinda menyambut positif kepercayaan DPRD Tarakan yang menjadikan Kota Tepian sebagai rujukan pengelolaan anggaran. Sinergi dan pertukaran strategi ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas legislasi serta pengawasan dewan di kedua daerah demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan.
“Tarakan punya peran historis dan posisi strategis di Kaltara. Kita saling memperkaya formulasi kebijakan agar kebijakan anggaran yang lahir benar-benar tepat sasaran bagi warga,” pungkas Deni.
(ard/lal/adv)
