Bentangkaltim.com, Samarinda – Maraknya sengketa kepemilikan lahan hingga gugatan terhadap aset fasilitas umum di Kota Samarinda mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif. Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk memperketat sistem pendataan dan pencatatan administrasi pertanahan guna mencegah munculnya konflik agraria maupun tumpang tindih surat kepemilikan di kemudian hari.
Menurut Samri, mayoritas sengketa lahan yang mencuat ke permukaan saat ini merupakan akumulasi dari lemahnya tata kelola administrasi pada masa lampau. Lahan yang puluhan tahun silam belum memiliki nilai ekonomi tinggi kerap diabaikan legalitasnya, namun langsung memicu klaim dari berbagai pihak seiring pesatnya perkembangan kota dan lonjakan harga tanah.
“Ini sebenarnya permasalahan yang kejadiannya di masa lampau, sekitar 10 sampai 25 tahun lalu, dan baru terungkap sekarang. Dulu mungkin tidak terlalu memiliki nilai ekonomis, tiba-tiba sekarang nilainya tinggi, akhirnya saling mengklaim,” ujar Samri.
Ia menyoroti praktik penerbitan surat keterangan tanah di tingkat kelurahan maupun kecamatan pada masa lalu yang terkesan terlalu mudah dan minim verifikasi. Pergantian pejabat wilayah tanpa didukung basis data arsip yang terintegrasi sering kali membuat satu bidang tanah yang sama diterbitkan suratnya lebih dari satu kali.
Belajar dari kondisi ini, lanjutnya, Samri menyarankan Pemkot Samarinda untuk lebih berhati-hati dalam penerbitan surat keterangan kepemilikan tanah.
“Dulu itu terkesan terlalu gampang, ada orang mengajukan, lurah dan camat langsung tanda tangan. Beberapa tahun kemudian pejabatnya berganti, ada lagi yang mengajukan di tanah yang sama, ditandatangani lagi,” tegasnya.
Selain tumpang tindih surat warga, Samri juga menyoroti kerentanan aset milik pemerintah seperti lahan sekolah yang dahulu diperoleh melalui penyerahan lisan dari tokoh masyarakat tanpa disertai proses balik nama atau akta hibah resmi. Akibat ketiadaan dokumen hukum yang sah, aset pemerintah tersebut kerap digugat oleh generasi penerus pemilik lahan di pengadilan.
“Secara hukum, tanah itu masih hak pemilik awal karena pengadilan hanya melihat fakta dan bukti tertulis,” ujarnya.
Ketiadaan bukti legalitas formal membuat posisi pemerintah daerah menjadi sangat lemah di mata hukum, sehingga berujung pada hilangnya aset fasilitas umum atau membebani anggaran daerah untuk membayar ganti rugi.
Oleh karena itu, Komisi I DPRD Kota Samarinda menekankan pentingnya penguatan sistem arsip pertanahan serta percepatan sertifikasi seluruh aset daerah agar memiliki kepastian hukum yang kuat dan tidak lagi menjadi bom waktu di masa mendatang.
“Kalau tidak ada dokumen legal bisa saja puluhan tahun kemudian anak atau cucunya yang tidak tahu cerita melihat surat warisan, lalu menggugat pemerintah,” pungkasnya.
(ard/lal/adv)










