Bentangkaltim.com, Bontang – Uang daerah Rp133 miliar tertanam di Bank Kaltimtara. Namun, imbal hasil yang diterima Pemerintah Kota Bontang justru disebut terus menyusut. Kondisi ini membuat DPRD Bontang mempertanyakan efektivitas penyertaan modal tersebut, terutama saat ruang fiskal daerah semakin terbatas.
Sorotan itu disampaikan Anggota Komisi B DPRD Bontang Fraksi Golkar Nursalam dalam rapat paripurna penyampaian Nota Keuangan atas Raperda Perubahan APBD 2026, Senin (7/9/2026).
Nursalam mempertanyakan dividen Bank Kaltimtara yang diterima Bontang. Berdasarkan pembahasan yang disampaikannya, penerimaan dividen yang sebelumnya berada di kisaran Rp12 miliar disebut turun menjadi Rp7 miliar, kemudian Rp4 miliar hingga sekitar Rp3,3 miliar.
“Uang kita di sana Rp133 miliar. Kalau Rp133 miliar kita depositokan dalam jangka waktu tiga bulan, berapa yang kita dapatkan?” kata Nursalam.
Ia menyebut angka Rp3,3 miliar perlu dievaluasi jika dibandingkan dengan besarnya modal yang telah disertakan pemerintah daerah. Bahkan, Nursalam memperkirakan imbal hasil deposito bisa mencapai Rp7 miliar hingga Rp8 miliar.
Tak berhenti di situ. Nursalam menyebut dividen untuk tahun berikutnya berpotensi kembali turun menjadi sekitar Rp2,5 miliar. Menurut dia, kondisi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh Bank Kaltimtara.
Apalagi, PAD Bontang dalam perubahan anggaran disebut turun dari sekitar Rp371 miliar menjadi Rp361 miliar. Dalam situasi tersebut, setiap sumber pendapatan daerah dinilai perlu dioptimalkan.
Nursalam juga menyinggung posisi Bontang yang disebut berada di peringkat ketujuh dari 10 kabupaten/kota dalam nilai penyertaan modal. Namun, menurutnya, posisi tersebut belum cukup menjelaskan tren penurunan dividen.
“Apakah kita juga hanya akan diam dengan dividen kita yang cenderung menurun?” tegasnya.
Menanggapi interupsi tersebut, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni meminta persoalan penyertaan modal dikonfirmasi kepada pihak yang membahas kebijakan tersebut pada periode sebelumnya.
“Kalau penyertaan modal itu tanya Haji Ridwan, karena yang bahas tahun lalu semuanya itu sampai mau setuju penyertaan Rp150 miliar itu Pak Haji Ridwan sama Komisi II,” ujar Neni.
Sorotan ini menjadi catatan DPRD di tengah tekanan fiskal daerah. Penyertaan modal Bank Kaltimtara kini kembali dipertanyakan, bukan hanya dari sisi besaran modal, tetapi juga manfaatnya terhadap pendapatan Kota Bontang.(ASR/ADV DPRD BONTANG)
