Home / Advertorial / Bontang

Senin, 24 Agustus 2026 - 15:51 WIB

DPRD Bontang Bakal Panggil Asosiasi Angkot, Sahib: Rumah Rakyat Tak Boleh Ada Pengecualian

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang Muhammad Sahib siap bertemu dengan sopir angkot dan ojol. (Bentangkaltim.com/asr)

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang Muhammad Sahib siap bertemu dengan sopir angkot dan ojol. (Bentangkaltim.com/asr)

Bentangkaltim.com, Bontang – DPRD Bontang berencana memanggil asosiasi angkutan kota untuk mendengar langsung berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi. Langkah tersebut diambil setelah muncul keluhan bahwa permintaan audiensi dari pengemudi angkot disebut telah disampaikan sejak bertahun-tahun lalu, tetapi belum mendapat kesempatan bertemu dengan DPRD.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang Muhammad Sahib mengatakan pihaknya segera membahas agenda pemanggilan tersebut melalui Badan Musyawarah (Banmus).

Sahib mengaku terkejut mendengar informasi bahwa pengemudi angkot telah berulang kali menyurati DPRD untuk meminta audiensi, tetapi belum pernah dipanggil.

“Saya ini di Komisi C hampir orang baru di dewan, baru menjabat sekitar dua tahun. Kalau 10 tahun yang lalu sopir angkot sudah menyurat ke DPRD untuk audiensi, sampai hari ini tidak pernah terjadi, maka perlu dipertanyakan kenapa tidak dipanggil,” kata Sahib, Senin (24/8/2026)

Baca juga  Abdu Safa Muha Tegaskan Komunikasi adalah Kunci Keberhasilan Program MBG

Menurut politikus NasDem tersebut, pengemudi angkot merupakan bagian dari masyarakat Bontang yang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat.

Ia menegaskan DPRD merupakan rumah rakyat sehingga tidak boleh ada kelompok masyarakat yang merasa kesulitan menyampaikan persoalan kepada lembaga legislatif.

“DPRD ini adalah rumah rakyat. Rumah rakyat termasuk dua orang angkot. Jadi tidak bisa ada pengecualian-pengecualian di sini,” tegasnya.

Dalam audiensi mendatang, Komisi C tidak hanya berencana mengundang asosiasi angkot. Sahib juga membuka kemungkinan melibatkan pengemudi transportasi berbasis aplikasi seperti Grab dan Maxim.

Baca juga  Pemkab Kutim Matangkan Konsep Smart City, Dorong Akselerasi Transformasi Digital

Menurut dia, seluruh pelaku transportasi perlu duduk bersama agar persoalan transportasi Bontang dapat dilihat secara utuh. Masukan dari berbagai kelompok diharapkan dapat menjadi bahan dalam pembahasan Raperda Lalu Lintas.

“Kami ingin mengetahui apa persoalan yang mau disampaikan ke dewan selama berpuluh-puluh tahun itu,” ujarnya.

Sahib mengatakan DPRD ingin memastikan tidak ada aspirasi masyarakat yang terlewat dalam proses penyusunan regulasi. Terlebih, transportasi umum menjadi salah satu bagian penting dalam upaya mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Audiensi tersebut nantinya diharapkan dapat menghasilkan sejumlah masukan konkret, baik mengenai kondisi angkot, kebutuhan penumpang, persaingan dengan transportasi daring, maupun kebijakan transportasi Bontang ke depan.(ASR/ADV DPRD BONTANG)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Fraksi ADB Minta Penyertaan Modal BUMD Bontang Beri Manfaat Terukur dan Dividen Jelas

Advertorial

Fraksi ADB Minta APBD Bontang 2027 Perkuat Kebijakan Kesehatan Mental dan Cegah Bunuh Diri

Advertorial

RAPBD Bontang 2027 Tertekan, Fraksi ADB Soroti Kondisi Fiskal dan Ketergantungan Transfer

Advertorial

Fraksi PKB Soroti Kurang Bayar DBH Rp402,58 Miliar di APBD Bontang 2027

Advertorial

APBD Bontang 2027 Tertekan, Fraksi PKB Minta Belanja Berpihak ke Masyarakat

Advertorial

Winardi Soroti Anggaran Infrastruktur dan Pengendalian Banjir Bontang

Advertorial

Fraksi PDIP Soroti Rp402 Miliar Kurang Bayar DBH dalam RAPBD Bontang 2027

Advertorial

PAD Bontang 2027 Masih Bergantung Transfer, Fraksi PDIP Minta Strategi Lebih Terukur