Bentangkaltim.com, Samarinda – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk membangun Zona 3 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sambutan pada tahun 2027 mendatang mendapat catatan kritis dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.
Pihak legislatif menegaskan bahwa kunci utama penanganan krisis sampah di Kota Tepian terletak pada penguatan pengolahan sampah dari skala rumah tangga (hulu) serta pengaktifan kembali seluruh unit bank sampah di tingkat kelurahan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, M Andriansyah, mengingatkan bahwa perluasan area TPA semata tidak akan menjadi solusi jangka panjang jika laju produksi sampah yang masuk ke fasilitas pembuangan akhir tidak ditekan sejak awal.
Ia menekankan bahwa Pemkot Samarinda harus memprioritaskan edukasi pemilahan sampah mandiri serta menghidupkan kembali puluhan bank sampah yang mangkrak sebelum memfokuskan anggaran pada pembangunan fisik zona baru.
“Kalau Zona 3 nanti penuh, apakah kita harus terus buat Zona 4 dan seterusnya? Pembangunan TPA baru bukan solusi utama,” kata Andriansyah.
Menurutnya, kunci penyelesaian sampah adalah pemilahan dari hulu, mulai dari rumah tangga. Jika masyarakat terbiasa memilah sampah dan bank sampah berjalan optimal, beban pembuangan ke TPA Sambutan otomatis berkurang drastis.
Andriansyah membeberkan bahwa potensi pemotongan volume sampah dari hulu sangat besar melalui keberadaan bank sampah. Namun dari total 130 bank sampah yang tercatat di Kota Samarinda, saat ini baru 90 unit yang dilaporkan beroperasi aktif.
Oleh karena itu, Komisi III DPRD mendesak Pemkot Samarinda melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk segera mengidentifikasi kendala teknis serta memberikan pendampingan intensif bagi 40 unit bank sampah yang pasif agar kembali produktif bernilai ekonomi.
“Ada sekitar 40 bank sampah yang harus kita dampingi dan cari tahu masalahnya. Kita mendorong agar Pemkot memfasilitasi pendampingan ini, bahkan kalau bisa setiap bulan ada unit bank sampah baru yang berdiri di kelurahan-kelurahan untuk menekan sampah plastik dari lingkungan tempat tinggal,” jelasnya.
Guna menyusun konsep pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan, Komisi III DPRD Samarinda dalam waktu dekat mengagendakan peninjauan lapangan secara langsung ke TPA Sambutan bersama DLH serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda.
Hasil peninjauan lapangan tersebut bakal dijadikan rujukan utama dewan dalam merumuskan Peraturan Daerah (Perda) maupun dukungan anggaran yang berfokus pada penguatan infrastruktur pengolahan sampah hulu berbasis komunitas warga Samarinda.
“Kita ingin sistem pengolahan berbasis warga di hulu ini benar-benar berjalan efisien sebelum fasilitas akhir diperluas,” pungkas Andriansyah.
(ard/lal/adv)
