Bentangkaltim.com, Bontang – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Bontang meminta pemerintah daerah memastikan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi prioritas dalam pelaksanaan Perubahan APBD 2026. Pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial hingga penanganan banjir menjadi sejumlah sektor yang mendapat perhatian.
Anggota Fraksi PKB DPRD Bontang Yusuf mengatakan, kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan tidak boleh membuat pelayanan dasar kepada masyarakat ikut menurun.
“Program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus menjadi prioritas, terutama pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja rentan serta pelatihan bagi pencari kerja,” kata Yusuf dalam Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi DPRD Bontang, Selasa (15/9).
Selain sektor pelayanan dasar, Fraksi PKB turut menyoroti pelaksanaan program Pro RT, bantuan langsung tunai (BLT), dan beasiswa. Yusuf meminta seluruh program tersebut dijalankan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Khusus BLT, pemutakhiran data penerima manfaat dinilai perlu dilakukan secara berkala. Hal itu penting agar bantuan benar-benar diterima warga yang berhak.
Sementara untuk program beasiswa, PKB meminta pemerintah memperluas sosialisasi hingga tingkat rukun tetangga (RT). Dengan begitu, informasi mengenai program pendidikan tersebut tidak hanya diketahui oleh kelompok masyarakat tertentu.
Penanganan banjir juga menjadi catatan penting Fraksi PKB. Yusuf meminta pembangunan drainase dan penguatan infrastruktur pengendali banjir dilakukan secara terintegrasi di seluruh wilayah Bontang.
Menurutnya, penanganan banjir tidak seharusnya hanya mengandalkan langkah jangka pendek ketika genangan terjadi. Perencanaan dan pembangunan infrastruktur perlu diarahkan pada solusi yang lebih menyeluruh.
“Pembangunan drainase dan perkuatan di semua wilayah harus dilaksanakan secara terintegrasi dan tidak hanya bersifat penanganan jangka pendek,” ujarnya.
PKB juga mendorong optimalisasi tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan. Kontribusi dunia usaha dinilai perlu diarahkan agar lebih terstruktur dan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta kebutuhan masyarakat.
Tak kalah penting, Fraksi PKB meminta Pemkot Bontang memastikan seluruh kewajiban dan utang pekerjaan dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan. Yusuf menilai kewajiban yang tertunda berpotensi membebani APBD pada tahun berikutnya.
Meski memberikan sejumlah catatan, PKB akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD Bontang Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Perda.
Persetujuan itu diberikan dengan harapan seluruh catatan fraksi menjadi perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pembangunan, serta memastikan APBD benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat.(ASR/ADV DPRD BONTANG)
