Home / Advertorial / Bontang

Kamis, 24 September 2026 - 14:14 WIB

Winardi Soroti Anggaran Infrastruktur dan Pengendalian Banjir Bontang

Ketua Fraksi PDI Perjuangan menyerahkan dokumen pandangan fraksi ke pimpinan DPRD Bontang. (Bentangkaltim.com/asr)

Ketua Fraksi PDI Perjuangan menyerahkan dokumen pandangan fraksi ke pimpinan DPRD Bontang. (Bentangkaltim.com/asr)

Bentangkaltim.com, Bontang – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bontang meminta pemerintah memperjelas alokasi dan tahapan pembangunan infrastruktur dalam RAPBD 2027. Sejumlah proyek fisik harus memiliki target keluaran dan jadwal penyelesaian yang terukur.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bontang Winardi mengatakan, belanja modal dalam RAPBD 2027 direncanakan sebesar Rp442,58 miliar atau 22,09 persen dari total belanja daerah.

Sejumlah agenda pembangunan yang tercantum antara lain Rumah Sakit Taman Sehat, peningkatan Jalan Kapten Pierre Tendean di Bontang Kuala, penataan trotoar koridor jalan nasional, perbaikan drainase dan penguatan tebing sungai, serta pembangunan sarana olahraga.

Baca juga  Pengurus PWI Bontang Periode 2026–2029 Resmi Dilantik, Dorong Wartawan Profesional dan Berintegritas

“Fraksi meminta rincian alokasi, tahapan pekerjaan, kesiapan lahan dan dokumen teknis, target keluaran, serta jadwal penyelesaian masing-masing agenda tersebut,” ujar Winardi dalam rapat paripurna atas Raperda APBD 2027, Senin (21/9/2026).

Perhatian khusus juga diberikan terhadap program pengendalian banjir. Fraksi PDIP meminta pemerintah menetapkan lokasi prioritas penanganan pada 2027 berdasarkan dasar yang jelas.

“Fraksi meminta Pemerintah menjelaskan lokasi prioritas Tahun 2027, dasar penentuan titik penanganan, keterkaitan antarpekerjaan, indikator keberhasilan, serta rencana pemeliharaan setelah pekerjaan selesai,” katanya.

Baca juga  PPDB Berubah jadi SPMB, Berikut Sistem Penerimaan Murid Baru 2025 SD, SMP, SMA: Jenis Jalur hingga Syarat

Menurut Fraksi PDIP, pembangunan drainase dan penguatan tebing sungai harus memberikan dampak yang dapat diukur terhadap pengurangan risiko banjir. Winardi juga menyoroti ketidakkonsistenan penyebutan jumlah agenda pembangunan fisik dalam Nota Keuangan. Karena itu, pemerintah diminta menyelaraskan nomenklatur dan penganggaran antara Nota Keuangan, RKA perangkat daerah, dan RAPBD.(ASR/ADV DPRD BONTANG)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Fraksi ADB Minta Penyertaan Modal BUMD Bontang Beri Manfaat Terukur dan Dividen Jelas

Advertorial

Fraksi ADB Minta APBD Bontang 2027 Perkuat Kebijakan Kesehatan Mental dan Cegah Bunuh Diri

Advertorial

RAPBD Bontang 2027 Tertekan, Fraksi ADB Soroti Kondisi Fiskal dan Ketergantungan Transfer

Advertorial

Fraksi PKB Soroti Kurang Bayar DBH Rp402,58 Miliar di APBD Bontang 2027

Advertorial

APBD Bontang 2027 Tertekan, Fraksi PKB Minta Belanja Berpihak ke Masyarakat

Advertorial

Fraksi PDIP Soroti Rp402 Miliar Kurang Bayar DBH dalam RAPBD Bontang 2027

Advertorial

PAD Bontang 2027 Masih Bergantung Transfer, Fraksi PDIP Minta Strategi Lebih Terukur

Advertorial

Fiskal Bontang Terbatas, Gerindra Dorong Pemkot Maksimalkan Dana di Luar APBD