Home / Advertorial / Bontang

Kamis, 24 September 2026 - 14:14 WIB

Winardi Soroti Anggaran Infrastruktur dan Pengendalian Banjir Bontang

Ketua Fraksi PDI Perjuangan menyerahkan dokumen pandangan fraksi ke pimpinan DPRD Bontang. (Bentangkaltim.com/asr)

Ketua Fraksi PDI Perjuangan menyerahkan dokumen pandangan fraksi ke pimpinan DPRD Bontang. (Bentangkaltim.com/asr)

Bentangkaltim.com, Bontang – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bontang meminta pemerintah memperjelas alokasi dan tahapan pembangunan infrastruktur dalam RAPBD 2027. Sejumlah proyek fisik harus memiliki target keluaran dan jadwal penyelesaian yang terukur.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bontang Winardi mengatakan, belanja modal dalam RAPBD 2027 direncanakan sebesar Rp442,58 miliar atau 22,09 persen dari total belanja daerah.

Sejumlah agenda pembangunan yang tercantum antara lain Rumah Sakit Taman Sehat, peningkatan Jalan Kapten Pierre Tendean di Bontang Kuala, penataan trotoar koridor jalan nasional, perbaikan drainase dan penguatan tebing sungai, serta pembangunan sarana olahraga.

Baca juga  DPRD Bontang Gelar Paripurna Peringatan HUT Kota Bontang

“Fraksi meminta rincian alokasi, tahapan pekerjaan, kesiapan lahan dan dokumen teknis, target keluaran, serta jadwal penyelesaian masing-masing agenda tersebut,” ujar Winardi dalam rapat paripurna atas Raperda APBD 2027, Senin (21/9/2026).

Perhatian khusus juga diberikan terhadap program pengendalian banjir. Fraksi PDIP meminta pemerintah menetapkan lokasi prioritas penanganan pada 2027 berdasarkan dasar yang jelas.

“Fraksi meminta Pemerintah menjelaskan lokasi prioritas Tahun 2027, dasar penentuan titik penanganan, keterkaitan antarpekerjaan, indikator keberhasilan, serta rencana pemeliharaan setelah pekerjaan selesai,” katanya.

Baca juga  Kembali Langka, Dewan Minta Pendistribusian Gas Melon Hanya Untuk Warga Miskin

Menurut Fraksi PDIP, pembangunan drainase dan penguatan tebing sungai harus memberikan dampak yang dapat diukur terhadap pengurangan risiko banjir. Winardi juga menyoroti ketidakkonsistenan penyebutan jumlah agenda pembangunan fisik dalam Nota Keuangan. Karena itu, pemerintah diminta menyelaraskan nomenklatur dan penganggaran antara Nota Keuangan, RKA perangkat daerah, dan RAPBD.(ASR/ADV DPRD BONTANG)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Kawah Candradimuka Generasi Qur’ani, Pemkab Kubar Cetak Bibit Unggul Berprestasi Lewat MTQ ke-XVIII

Advertorial

Merajut Tradisi Menggerakkan Ekonomi, Festival Sarut ke-V Jadi Momentum Kebangkitan Pariwisata dan UMKM Lokal Kubar

Advertorial

Kawal Hak Guru, Komisi IV DPRD Samarinda Cermati Skema Pencairan TPP di Kas Daerah

Advertorial

Komisi IV DPRD Samarinda Dukung Peleburan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Demi Optimalisasi Destinasi dan PAD

Advertorial

DPRD Samarinda Resmi Sahkan 5 Perda Baru

Advertorial

Menempa Jiwa Korsa dan Identitas Bangsa, Ketika Pelajar Kubar Belajar Merawat Budaya Leluhur Lewat Mandau

Advertorial

Komisi II DPRD Samarinda Dorong Perluasan Pemasaran Samaqua

Advertorial

Pastikan Tepat Sasaran, DPRD Samarinda Dorong Evaluasi KDKMP di Wilayah Perkotaan