Home / Advertorial / Bontang

Senin, 7 Oktober 2024 - 20:47 WIB

Keterbatasan Anggaran Jadi Kendala Pengadaan Kapal Bagi Guru di Wilayah Pesisir

Transportasi Laut yang menghubungkan wilayah pesisir Kota Bontang

Transportasi Laut yang menghubungkan wilayah pesisir Kota Bontang

Bentangkaltim, Bontang – Transportasi kapal sebagai sarana penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM) di wilayah pesisir Kota Bontang kembali menjadi sorotan. Kebutuhan akan transportasi air bagi guru dan siswa di wilayah tersebut semakin mendesak, namun keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama dalam merealisasikan hal ini.

Hal ini terungkap dari hasil koordinasi anggota DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, dengan Dinas Pendidikan setempat. Menurut Heri, Dinas Pendidikan Kota Bontang mengakui bahwa tantangan terbesar dalam pengadaan kapal adalah biaya perawatan yang sangat tinggi.

“Dinas Pendidikan menyatakan bahwa anggaran untuk pengadaan dan perawatan kapal cukup besar. Selain itu, faktor alam seperti pasang surut laut membuat kapal sulit beroperasi secara rutin,” jelas Heri.

Baca juga  SPAM Tak Terealisasi, Amir Tosina Khawatirkan Pasokan Air Bersih Menipis

Permasalahan ini tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang. Heri menegaskan bahwa wilayah laut yang menjadi jalur akses pendidikan bagi guru-guru di pesisir berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, sehingga koordinasi antara pemerintah kota dan provinsi menjadi kunci penting untuk mencari solusi.

“Jika kita memaksakan anggaran di tingkat kota, itu tidak akan efektif karena wilayah laut berada dalam kewenangan provinsi,” tambahnya. Heri menyarankan agar Pemkot Bontang berkoordinasi dengan pemerintah provinsi guna memberikan subsidi untuk pengadaan kapal.

Anggota DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto

Heri juga membandingkan kondisi ini dengan pemberian insentif yang pernah diberikan kepada guru swasta. Ia mempertanyakan mengapa subsidi untuk pengadaan kapal tidak bisa diimplementasikan, padahal subsidi serupa sudah diberikan kepada pihak-pihak yang berwenang di wilayah pesisir, yaitu pemerintah provinsi.

Baca juga  Komisi II DPRD Samarinda Soroti Ekonomi Masyarakat Kelas Menengah Kian Tergerus

“Ini adalah subsidi ke atas, bukan ke bawah, karena wilayah laut sudah diambil alih oleh provinsi,” tegas Heri.

Dengan adanya tantangan tersebut, Heri berharap sinergi antara Pemkot Bontang dan pemerintah provinsi dapat segera terjalin untuk meningkatkan akses pendidikan di wilayah pesisir. Hal ini diharapkan dapat mendukung proses belajar mengajar agar berjalan lebih efektif bagi para guru yang bertugas di daerah terpencil tersebut. (wan/adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Kawah Candradimuka Generasi Qur’ani, Pemkab Kubar Cetak Bibit Unggul Berprestasi Lewat MTQ ke-XVIII

Advertorial

Merajut Tradisi Menggerakkan Ekonomi, Festival Sarut ke-V Jadi Momentum Kebangkitan Pariwisata dan UMKM Lokal Kubar

Advertorial

Kawal Hak Guru, Komisi IV DPRD Samarinda Cermati Skema Pencairan TPP di Kas Daerah

Advertorial

Komisi IV DPRD Samarinda Dukung Peleburan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Demi Optimalisasi Destinasi dan PAD

Advertorial

DPRD Samarinda Resmi Sahkan 5 Perda Baru

Advertorial

Menempa Jiwa Korsa dan Identitas Bangsa, Ketika Pelajar Kubar Belajar Merawat Budaya Leluhur Lewat Mandau

Advertorial

Komisi II DPRD Samarinda Dorong Perluasan Pemasaran Samaqua

Advertorial

Pastikan Tepat Sasaran, DPRD Samarinda Dorong Evaluasi KDKMP di Wilayah Perkotaan