Bentangkaltim.com, Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menanggapi polemik penutupan ratusan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi belakangan ini. Ia menilai pembenahan yang dilakukan pemerintah sudah tepat, namun perlu diselesaikan tanpa merugikan pihak mana pun.
Novan mengatakan penutupan sejumlah dapur MBG, baik yang disuspen sementara maupun ditutup permanen, dilatarbelakangi berbagai temuan penyimpangan selama proses berjalannya program tersebut.
“Saya mengikuti melalui media berkaitan tentang banyak dianggap penyimpangan-penyimpangan dalam proses selama ini proses MBG berjalan. Sehingga ada beberapa SPPG yang disuspen, bahkan ada yang sampai ditutup permanen,” kata Novan.
Ia menyebut, persoalan utama yang menjadi sorotan dalam evaluasi tersebut adalah aspek kebersihan dan sanitasi dapur, di samping persoalan perizinan yang turut menjadi catatan dalam proses pembenahan program MBG.
Novan menilai langkah pembenahan yang dilakukan pemerintah pusat saat ini sudah berada di jalur yang tepat. Meski begitu, ia mengingatkan proses tersebut jangan sampai berlarut-larut hingga menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat.
“Pada prinsipnya langkah yang dilakukan pemerintah hari ini untuk pembenahan itu cukup baik. Tinggal bagaimana ini jangan sampai berlarut-larut sehingga tidak menimbulkan polemik,” ujarnya.
PIa turut menyoroti nasib para pemilik SPPG yang terdampak penutupan, yang menurutnya juga perlu mendapat kejelasan status agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Beberapa contoh misalnya pemilik SPPG yang nasibnya belum jelas juga nanti pasti akan mengadu. Ini yang maksudnya harus solusinya clear and clean, jadi tidak ada pihak yang dirugikan,” katanya.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang digagas pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, khususnya di lingkungan sekolah, sebagai upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas generasi muda.
Novan berharap manfaat program MBG yang menjadi prioritas pemerintah pusat dapat segera terlaksana secara maksimal dan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, tanpa terganggu oleh persoalan teknis di lapangan.
(ard/lal/adv)
