Bentangkaltim.com, Bontang – Perbaikan jalan provinsi di dalam wilayah Kota Bontang dinilai masih jauh dari tuntas. Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah pusat memprioritaskan pembenahan ruas jalan vital yang menghubungkan kawasan perkotaan hingga perbatasan Kutai Kartanegara (Kukar).
Sahib mengatakan, sekitar 55 persen kondisi jalan yang menjadi akses utama masyarakat masih membutuhkan penanganan. Padahal, ruas tersebut berada di kawasan strategis karena menjadi jalur menuju kawasan industri, perkantoran pemerintahan, hingga fasilitas pelayanan publik.
“Yang perlu sebenarnya bagus itu jalan dari Simpang RSUD sampai perbatasan Bontang dan Kukar,” kata Sahib, Senin (24/8/2026).
Menurut politikus NasDem tersebut, penanganan jalan provinsi tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada Pemerintah Kota Bontang. Sebab, berdasarkan kewenangan, pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sesuai kewenangannya.
Meski demikian, Sahib menilai Pemkot Bontang tetap perlu mengambil inisiatif selama hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan. Langkah itu penting karena masyarakat Bontang menjadi pihak yang paling merasakan dampak buruk kondisi jalan.
“Kalau hak dan tanggung jawab sebenarnya kita lepas. Tetapi alangkah tidak baiknya kalau kita yang melewati jalan itu tidak punya inisiatif untuk memperbaiki,” ujarnya.
Sahib mengaku telah menyampaikan kondisi tersebut kepada Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN). Ia meminta agar ruas jalan provinsi yang berada di tengah Kota Bontang mendapat perhatian lebih, khususnya jalur Soekarno-Hatta, M Roem, hingga Urip Sumoharjo.
Ia menekankan, usulan tersebut bukan berarti mengesampingkan jalan poros Samarinda-Bontang maupun Bontang-Sangatta. Namun, jalan provinsi yang berada di dalam kota dinilai perlu menjadi prioritas karena menjadi akses harian masyarakat sekaligus wajah Kota Bontang.
“Paling tidak, yang perlu diprioritaskan bagaimana di tengah kota ini bisa lebih bagus, terutama jalan provinsi. Ini yang dilihat mata dan dilewati masyarakat serta pejabat Kota Bontang,” jelasnya.
Selain keterbatasan anggaran, Sahib menyoroti tingginya aktivitas kendaraan berat sebagai salah satu faktor yang mempercepat kerusakan jalan. Kendaraan pengangkut BBM hingga CPO disebut kerap melintas di ruas jalan yang tidak dirancang untuk menanggung beban kendaraan berat dalam jumlah besar.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena klasifikasi dan daya dukung jalan di dalam kota tidak diperuntukkan bagi kendaraan dengan bobot puluhan ton.
“Kalau sudah 15 ton ke atas, inilah yang terjadi. Maka perlu perhatian khusus untuk jalan dari RSUD ke kantor wali kota bahkan sampai ke perbatasan,” katanya.
Di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah maupun provinsi, Sahib berharap jalur aspirasi DPR RI kembali dimanfaatkan untuk mempercepat penanganan jalan.
Ia menyebut sebelumnya terdapat dukungan dari anggota DPR RI asal Kaltim, termasuk Irwan Fecho, yang dinilai banyak membantu memperjuangkan kebutuhan infrastruktur Bontang. Kini, pendekatan kepada anggota DPR RI dari berbagai partai kembali dilakukan agar aspirasi perbaikan jalan dapat masuk dalam program pemerintah pusat.
“Kita sudah mendekati dan semoga tahun depan jalan kita ini bisa dicor semua. Aspirasi DPR RI yang bisa menyelesaikan hal-hal seperti ini secara cepat,” pungkas Sahib.
Sahib menilai kondisi fiskal yang sedang tertekan membuat pemerintah tidak bisa berharap terlalu banyak pada anggaran daerah. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, Balai Jalan, dan DPR RI menjadi kunci mempercepat perbaikan jalan provinsi di Bontang.(ASR/ADV DPRD BONTANG)
