Bentangkaltim.com, Samarinda – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Samarinda menggelar rapat pembahasan awal terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Rapat tersebut membahas usulan penataan ulang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Penataan ulang ini difokuskan pada peleburan dan penggabungan rumpun dinas agar kinerja instansi teknis Pemkot Samarinda dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Anggota Bapemperda DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menjelaskan bahwa usulan revisi aturan ini murni merupakan penyesuaian penataan kelembagaan tanpa menambah atau mengurangi total jumlah OPD yang ada saat ini.
“Pemkot mengusulkan perubahan OPD karena ada bidang yang dilebur dan dipindahkan penangannya,” ujar Samri.
Beberapa yang mengalami perubahanya yaitu urusan kebudayaan yang sebelumnya berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan dikeluarkan, lalu digabungkan dengan urusan pariwisata menjadi dinas baru.
Sementara itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) akan dilebur dan digabung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (DP2PA).
“Jadi ini penyesuaian Perda SOTK saja, jumlah total OPD tetap tidak berubah,” terang Samri.
Samri menyampaikan bahwa rapat yang digelar bersama tim pemerintah daerah tersebut baru memasuki tahap pembahasan awal untuk menginventarisasi poin-poin revisi teknis.
Pihaknya optimistis proses pembahasan tidak akan memakan waktu lama karena hanya berupa penyempurnaan pasal-pasal revisi, bukan penyusunan naskah Raperda dari nol.
Bapemperda DPRD Samarinda merencanakan rapat lanjutan dalam waktu dekat guna menyempurnakan draf penyesuaian sebelum dibawa ke tahap finalisasi dan pengesahan.
“Ini kan bukan pembuatan Raperda dari awal, tetapi revisi pasal-pasal penyesuaian peleburan OPD,” ujarnya.
DPRD Samarinda berharap melalui penyesuaian Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini, kerja OPD di lingkungan Pemkot Samarinda dapat makin fokus, adaptif, serta responsif terhadap pelayanan publik.
Sinergi rumpun kebudayaan dan pariwisata diharapkan mampu mendongkrak potensi promosi daerah, sementara integrasi pengawasan keluarga dan pemberdayaan masyarakat diproyeksikan memperkuat jangkauan program kesejahteraan sosial di Kota Samarinda.
“Nanti rapat berikutnya kita lakukan penyempurnaan atas hasil revisi hari ini dan kalau memungkinkan langsung finalisasi,” pungkasnya.
(ard/lal/adv)
