Home / Advertorial / Bontang

Kamis, 27 Agustus 2026 - 19:49 WIB

DPRD Bontang Soroti Speed Bump Terlalu Banyak, Dishub Bakal Dimintai Penjelasan

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang Muhammad Sahib mempertanyakan speed bump yang terlalu rapat. (FOTO)

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang Muhammad Sahib mempertanyakan speed bump yang terlalu rapat. (FOTO)

Bentangkaltim.com, Bontang – Keberadaan speed bump atau polisi tidur di sejumlah ruas jalan Kota Bontang mendapat sorotan DPRD. Selain persoalan ketinggian, jarak antar-speed bump yang terlalu berdekatan dinilai perlu dievaluasi agar tidak justru mengganggu kelancaran lalu lintas.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang Muhammad Sahib mengatakan speed bump pada dasarnya memiliki fungsi penting dalam mengendalikan kecepatan kendaraan. Fasilitas tersebut dibutuhkan terutama di kawasan yang memiliki aktivitas masyarakat tinggi.

“Speed bump itu kan ada aturannya. Ada aturannya di mana ditempatkan, ada aturannya tingginya seperti apa,” ujar Sahib.

Menurutnya, speed bump idealnya ditempatkan pada kawasan yang memang membutuhkan pengendalian kecepatan. Misalnya, kawasan permukiman padat, lingkungan yang banyak anak-anak, maupun area sekitar sekolah dan tempat ibadah.

Baca juga  PMII Kaltim Gelar Aksi di Depan KPK Siang Ini, Soroti Dugaan Korupsi Dana Karbon Rp290 Miliar

Tujuannya adalah mengurangi kecepatan kendaraan sehingga risiko kecelakaan lalu lintas dapat ditekan.

Namun, Sahib mempertanyakan jika speed bump dibangun terlalu banyak dalam satu ruas jalan. Ia mencontohkan adanya informasi mengenai speed bump dengan jarak hanya sekitar 10 meter.

“Kalau ada jarak 10 meter ada lagi, 10 meter ada lagi, itu juga perlu dipertanyakan. Terlalu padat,” katanya.

DPRD juga mendapat penjelasan bahwa pembangunan sejumlah speed bump tersebut merupakan bagian dari usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun, setelah dilakukan pengecekan kepada masyarakat, tidak semua warga mengetahui bahwa pembangunan fasilitas tersebut berasal dari usulan Musrenbang.

Baca juga  Fraksi PDIP Soroti Rp402 Miliar Kurang Bayar DBH dalam RAPBD Bontang 2027

Karena itu, Komisi C DPRD Bontang berencana meminta penjelasan lebih lanjut kepada Dinas Perhubungan terkait dasar pembangunan speed bump di sejumlah lokasi.

Sahib menilai evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan pembangunan fasilitas keselamatan lalu lintas tetap sesuai aturan dan kebutuhan lapangan.

“Kalau terlalu banyak, bukan speed bump namanya. Saya nanti akan tanyakan kepada Dishub kenapa bisa terjadi seperti itu,” tegasnya.

Ia menekankan persoalan teknis di lapangan tidak boleh menghilangkan tujuan utama pembangunan speed bump. Keberadaan fasilitas tersebut tetap diperlukan untuk mengurangi kecepatan kendaraan dan mencegah kecelakaan.

“Kalau ada persoalan teknis yang salah di lapangan, mari sama-sama kita perbaiki,” pungkas Sahib.(ASR/ADV DPRD BONTANG)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Kawah Candradimuka Generasi Qur’ani, Pemkab Kubar Cetak Bibit Unggul Berprestasi Lewat MTQ ke-XVIII

Advertorial

Merajut Tradisi Menggerakkan Ekonomi, Festival Sarut ke-V Jadi Momentum Kebangkitan Pariwisata dan UMKM Lokal Kubar

Advertorial

Kawal Hak Guru, Komisi IV DPRD Samarinda Cermati Skema Pencairan TPP di Kas Daerah

Advertorial

Komisi IV DPRD Samarinda Dukung Peleburan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Demi Optimalisasi Destinasi dan PAD

Advertorial

DPRD Samarinda Resmi Sahkan 5 Perda Baru

Advertorial

Menempa Jiwa Korsa dan Identitas Bangsa, Ketika Pelajar Kubar Belajar Merawat Budaya Leluhur Lewat Mandau

Advertorial

Komisi II DPRD Samarinda Dorong Perluasan Pemasaran Samaqua

Advertorial

Pastikan Tepat Sasaran, DPRD Samarinda Dorong Evaluasi KDKMP di Wilayah Perkotaan