Bentangkaltim.com, Samarinda — Rencana Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kota Samarinda yang bersiap membahas keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta insentif para guru terpaksa ditunda.
Penundaan agenda tersebut dilakukan guna menunggu kepastian serta pembaruan informasi dari para pemangku kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menjelaskan bahwa penundaan ini diambil agar pembahasan kondisi pencairan hak para tenaga pendidik dapat berjalan komprehensif bersama OPD terkait.
“Kami sempat merencanakan pemanggilan pihak terkait hingga kepala sekolah untuk menjelaskan kondisi tersebut, namun kita hold (tunda) dulu sambil menunggu update teknis dan kondisi pastinya seperti apa karena hari ini mereka rakor,” ujar Novan saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda.
Menanggapi keluhan seputar pola pencairan TPP yang berkala tiga bulan sekali, Novan membeberkan bahwa akar persoalan utama terletak pada arus kas daerah (cash flow) serta realisasi penerimaan pendapatan yang masih bergantung pada transfer harian.
Ia menegaskan, anggaran yang tercantum di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun APBD pada dasarnya merupakan prediksi pendapatan. Realisasi pembayarannya sangat bergantung pada ketersediaan dana riil di kas daerah.
“Sebenarnya bukan hanya proses penagihan yang jadi catatan, tapi kondisi keuangan kas daerah saat ini penerimaannya sangat bergantung pada masukan harian dari pajak maupun kepastian transfer pemerintah pusat dan provinsi,” jelanya.
Dalam kondisi dana riil yang dinamis, Pemkot Samarinda dituntut untuk mengedepankan skala prioritas pengeluaran. Pembayaran gaji pokok pegawai diposisikan sebagai kewajiban utama yang harus didahulukan dibanding alokasi belanja lainnya.
“Prioritas utama yang tidak boleh terganggu adalah pembayaran gaji pokok, karena itu kewajiban mutlak. Begitu kas daerah masuk, alokasi gaji langsung disisihkan agar hak dasar pegawai tidak terbengkalai,” imbuhnya.
Meski mengakui situasi tersebut cukup dilematis bagi para guru, Novan menegaskan bahwa penundaan pembayaran ini bukan berarti membatalkan hak para tenaga pendidik. Selama alokasi TPP dan insentif telah tertuang resmi dalam APBD, Pemkot Samarinda tetap berkewajiban menyalurkannya begitu ketersediaan dana di kas daerah mencukupi.
“Ini bukan soal pemakluman semata, melainkan pencarian solusi atas ketersediaan uang riil di kas daerah. Anggaran itu tertuang resmi di DPA dan APBD kita, jadi pasti akan dibayarkan begitu aliran kas daerah memungkinkan,” pungkas Novan.
(ard/lal/adv)
