Home / Advertorial / Kaltim

Senin, 16 November 2026 - 11:20 WIB

Pelaku Usaha Diimbau Rampungkan Izin Sebelum Beroperasi, Komisi I DPRD Samarinda Tekankan Kepatuhan Administrasi

Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Markaca. (Bentangkaltim.com/ist).

Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Markaca. (Bentangkaltim.com/ist).

Bentangkaltim.com, Samarinda — Berulangnya kasus sengketa perizinan bangunan dan tempat usaha di Kota Samarinda, seperti operasional tempat hiburan atau kafe yang belum mengantongi rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.

Komisi I meminta para pelaku usaha bersikap kooperatif dengan menyelesaikan seluruh dokumen perizinan sebelum memulai operasional bisnisnya.

Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Markaca, menilai persoalan di lapangan kerap dipicu oleh pola usaha yang mendahului operasional sebelum legalitas administrasi dipenuhi secara utuh.

“Logis, rasional, dan objektif saja. Ketika izin diselesaikan terlebih dahulu, pasti tidak akan ada masalah di belakang hari. Kalau timbul kegaduhan atau penertiban setelah beroperasi, berarti izinnya belum sah,” ujar Markaca.

Baca juga  Pengancam Tembak Anies di Kaltim Menyerahkan Diri

Markaca menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda maupun DPRD sangat terbuka terhadap kehadiran para investor dan pelaku usaha yang ingin memutar roda perekonomian daerah, baik di sektor kuliner maupun Tempat Hiburan Malam (THM).

Kendati demikian, keterbukaan tersebut harus diimbangi dengan kesadaran hukum serta pemenuhan regulasi dasar perizinan guna mencegah penindakan dari aparat penegak perda di kemudian hari.

“Ketika Anda ingin berinvestasi atau membuka usaha hiburan malam di Samarinda, lengkapi persyaratannya dulu agar tidak menimbulkan keributan di kemudian hari,” ungkapnya.

Menurutnya, Pemkot Samarinda pasti menyambut baik siapapun yang ingin berusaha, asalkan melengkapi administrasi terlebih dahulu, kemudian baru mulai berjalan operasionalnya.

Baca juga  DPRD Samarinda Harap Kebijakan Transfer Daerah Kembali Dorong Aktivitas Perhotelan

Selain menyoroti perizinan bangunan dan operasional kafe maupun tempat hiburan, Komisi I DPRD Samarinda juga tengah memberi perhatian khusus pada penataan dan penertiban titik-titik reklame di wilayah perkotaan.

Dalam waktu dekat, Komisi I menjadwalkan pemanggilan terhadap dinas-dinas teknis terkait guna mematangkan regulasi tata kelola reklame, terutama yang melibatkan koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda.

“Pelaku usaha luar yang ingin masuk memasang reklame di Samarinda harus sepengetahuan BPKAD selaku pengelola aset daerah, dengan aturan-aturan hukum yang jelas dan mengikat,” tegas Markaca. (ard/lal/adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

DPRD Bahas Sengketa Aset 10 Hektare Eks Lokalisasi Bayur

Advertorial

DPRD Samarinda Minta Kendaraan Bertonase Besar Patuhi Aturan Lalu Lintas

Advertorial

DPRD Samarinda Dorong Partisipasi Warga Tekan Banjir: Dari Biopori, Urban Farming, hingga Awasi Kontraktor Nakal

Advertorial

DPRD Samarinda Imbau Pemkot Perbaiki Fasilitas Penerangan di Ruang Publik

Advertorial

DPRD Samarinda Soroti Batasan Wewenang Pengawasan Ketenagakerjaan di Daerah, Imbau Perusahaan Taati Regulasi dan Larang Tahan Ijazah

Advertorial

DPRD Samarinda Sentil Skema Kompensasi PLN: Kerugian UMKM Tak Sebanding Nilai Ganti Rugi

Advertorial

DPRD Samarinda Gelar RDP Bahas Aduan Warga Keledang Mas Soal Pembangunan Samarinda Grand City

Advertorial

Komisi IV DPRD Samarinda Minta Mahasiswa Asah Keterampilan Bahasa Asing dan Soroti Ketimpangan Sistem Pendidikan