Bentangkaltim.com, Samarinda — Instansi terkait di Kota Samarinda didesak untuk memblokir total akses armada berat dari kawasan permukiman. Desakan ini menyusul maraknya truk berukuran besar yang nekat melintas di jalan-jalan sempit warga dan memicu ancaman keselamatan jiwa setiap hari.
Potensi bahaya yang membayangi warga permukiman padat penduduk tersebut menjadi perhatian serius jajaran DPRD Kota Samarinda. Kehadiran truk gandeng hingga truk molen di jalan lingkungan dinilai tak lagi sebatas memicu kemacetan, melainkan sudah masuk dalam fase membahayakan keselamatan pengguna jalan berukuran kecil.
Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menegaskan bahwa jalanan di kawasan permukiman tidak dirancang untuk menampung dimensi dan beban armada angkutan skala besar.
Ruang gerak yang terbatas memaksa kendaraan berat bermanuver ekstrem, yang langsung menempatkan pengendara roda dua dan pejalan kaki dalam posisi paling rentan.
“Kendaraan besar harus lebih memperhatikan kondisi jalan,” ujar Ronal.
Menurut Ronal, pengemudi kendaraan berat tidak boleh lagi bersikap abai saat mengendalikan armada berukuran jumbo. Mengingat tingkat kerusakan dan risiko fatalitas yang diakibatkan kecelakaan truk sangat tinggi, tingkat kehati-hatian pengemudi kendaraan berat seharusnya berada jauh di atas pengemudi biasa.
Faktor utama yang memperkeruh kondisi ini adalah maraknya pelanggaran jam operasional. Aturan pembatasan waktu melintas yang telah ditetapkan pemerintah daerah sering kali diabaikan oleh para sopir maupun pengusaha angkutan.
Aktivitas pengangkutan material kerap berbenturan langsung dengan jam-jam sibuk warga, seperti jam berangkat sekolah dan jam pulang kerja.
“Jadwal operasional sudah ada sehingga pengemudi maupun perusahaan wajib mematuhinya demi menjaga keselamatan pengguna jalan,” tegasnya.
Ia menegaskan agar perusahaan pemenang proyek maupun pemilik jasa angkutan tidak membiarkan pengemudinya menjadikan regulasi lalu lintas sekadar dokumen formalitas semata. Manajemen perusahaan harus bertanggung jawab penuh atas kedisiplinan armada yang mereka operasikan di lapangan.
Untuk memutus rantai pelanggaran ini, DPRD mendesak Dinas Perhubungan bersama kepolisian tidak lagi sekadar memberikan imbauan pasif. Pengawasan di titik-titik rawan kawasan permukiman harus dilakukan secara masif, mendadak, dan berkelanjutan.
Penindakan hukum tanpa kompromi, mulai dari tilang berat hingga pencabutan izin operasional armada, dinilai sebagai satu-satunya cara efektif untuk memberikan efek jera demi menjamin hak atas keselamatan warga Samarinda.
(ard/lal/adv)










