Home / Advertorial / Kaltim

Senin, 16 November 2026 - 17:25 WIB

DPRD Samarinda Minta Kendaraan Bertonase Besar Patuhi Aturan Lalu Lintas

Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng. (Bentangkaltim.com/ist).

Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng. (Bentangkaltim.com/ist).

Bentangkaltim.com, Samarinda — Instansi terkait di Kota Samarinda didesak untuk memblokir total akses armada berat dari kawasan permukiman. Desakan ini menyusul maraknya truk berukuran besar yang nekat melintas di jalan-jalan sempit warga dan memicu ancaman keselamatan jiwa setiap hari.

Potensi bahaya yang membayangi warga permukiman padat penduduk tersebut menjadi perhatian serius jajaran DPRD Kota Samarinda. Kehadiran truk gandeng hingga truk molen di jalan lingkungan dinilai tak lagi sebatas memicu kemacetan, melainkan sudah masuk dalam fase membahayakan keselamatan pengguna jalan berukuran kecil.

Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menegaskan bahwa jalanan di kawasan permukiman tidak dirancang untuk menampung dimensi dan beban armada angkutan skala besar.

Ruang gerak yang terbatas memaksa kendaraan berat bermanuver ekstrem, yang langsung menempatkan pengendara roda dua dan pejalan kaki dalam posisi paling rentan.

Baca juga  Bapemperda DPRD Samarinda Sebut Raperda Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Diusahkan Rampung 2026 Ini

“Kendaraan besar harus lebih memperhatikan kondisi jalan,” ujar Ronal.

Menurut Ronal, pengemudi kendaraan berat tidak boleh lagi bersikap abai saat mengendalikan armada berukuran jumbo. Mengingat tingkat kerusakan dan risiko fatalitas yang diakibatkan kecelakaan truk sangat tinggi, tingkat kehati-hatian pengemudi kendaraan berat seharusnya berada jauh di atas pengemudi biasa.

Faktor utama yang memperkeruh kondisi ini adalah maraknya pelanggaran jam operasional. Aturan pembatasan waktu melintas yang telah ditetapkan pemerintah daerah sering kali diabaikan oleh para sopir maupun pengusaha angkutan.

Aktivitas pengangkutan material kerap berbenturan langsung dengan jam-jam sibuk warga, seperti jam berangkat sekolah dan jam pulang kerja.

Baca juga  DPRD Samarinda Tengah Bahas Finalisasi Raperda Penyelamatan Kebakaran

“Jadwal operasional sudah ada sehingga pengemudi maupun perusahaan wajib mematuhinya demi menjaga keselamatan pengguna jalan,” tegasnya.

Ia menegaskan agar perusahaan pemenang proyek maupun pemilik jasa angkutan tidak membiarkan pengemudinya menjadikan regulasi lalu lintas sekadar dokumen formalitas semata. Manajemen perusahaan harus bertanggung jawab penuh atas kedisiplinan armada yang mereka operasikan di lapangan.

Untuk memutus rantai pelanggaran ini, DPRD mendesak Dinas Perhubungan bersama kepolisian tidak lagi sekadar memberikan imbauan pasif. Pengawasan di titik-titik rawan kawasan permukiman harus dilakukan secara masif, mendadak, dan berkelanjutan.

Penindakan hukum tanpa kompromi, mulai dari tilang berat hingga pencabutan izin operasional armada, dinilai sebagai satu-satunya cara efektif untuk memberikan efek jera demi menjamin hak atas keselamatan warga Samarinda.
(ard/lal/adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

DPRD Bahas Sengketa Aset 10 Hektare Eks Lokalisasi Bayur

Advertorial

DPRD Samarinda Dorong Partisipasi Warga Tekan Banjir: Dari Biopori, Urban Farming, hingga Awasi Kontraktor Nakal

Advertorial

DPRD Samarinda Imbau Pemkot Perbaiki Fasilitas Penerangan di Ruang Publik

Advertorial

Pelaku Usaha Diimbau Rampungkan Izin Sebelum Beroperasi, Komisi I DPRD Samarinda Tekankan Kepatuhan Administrasi

Advertorial

DPRD Samarinda Soroti Batasan Wewenang Pengawasan Ketenagakerjaan di Daerah, Imbau Perusahaan Taati Regulasi dan Larang Tahan Ijazah

Advertorial

DPRD Samarinda Sentil Skema Kompensasi PLN: Kerugian UMKM Tak Sebanding Nilai Ganti Rugi

Advertorial

DPRD Samarinda Gelar RDP Bahas Aduan Warga Keledang Mas Soal Pembangunan Samarinda Grand City

Advertorial

Komisi IV DPRD Samarinda Minta Mahasiswa Asah Keterampilan Bahasa Asing dan Soroti Ketimpangan Sistem Pendidikan