Bentangkaltim.com, Samarinda– Proyek pembangunan akses jalan tembusan dari kawasan Pasar Pagi menuju Jalan Mas Tumenggung yang memicu polemik di tengah masyarakat sekitar menjadi sorotan kalangan legislatif.
Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzda, melontarkan kritik keras terhadap jajaran teknis pemerintah yang dinilai mengklaim adanya persetujuan penuh dari warga sekitar, padahal fakta di lapangan justru menunjukkan adanya keberatan. Sekitar tujuh ruko, pemiliknya melakukan pengaduan kepada DPRD Samarinda pada awal November lalu.
Menurut Vananzda, pada prinsipnya DPRD maupun masyarakat sangat mendukung penataan kota dan pembangunan akses jalan baru demi kelancaran mobilitas warga. Namun, ia menilai proses sosialisasi di lapangan cacat prosedur karena klaim persetujuan warga dimunculkan tanpa melibatkan pemilik lahan dan penghuni di sisi kiri-kanan jalan sejak tahap awal perencanaan.
“Kita setuju kalau dibuat jalan, tapi jangan mengatasnamakan seolah yang minta semua masyarakat Pasar Pagi. Faktanya mereka keberatan,” tegas Ahmad Vananzda.
Wakil rakyat daerah pemilihan Samarinda Kota ini menilai pola perencanaan yang mengabaikan komunikasi awal dengan warga seolah mengulang polemik lama saat proses pembongkaran Pasar Pagi yang bersinggungan dengan ruko berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM). Kala itu, peta gambar pelebaran proyek sudah terlanjur menyentuh bangunan milik warga sebelum ada musyawarah terbuka.
“Kalau mau bicara masalah pembangunan, kita setuju, tapi prosesnya harus dari awal. Kalau sudah tinggal jadi baru diajak bicara, itu keliru. Kok rumahnya orang sudah digambar, sementara belum ada pembicaraan dengan warga masyarakat. Ini hanya mengingatkan saja bahwa pola seperti ini terulang kembali,” kritiknya.
Ahmad Vananzda menegaskan dukungan penuhnya agar Pasar Pagi menjadi ikon ekonomi yang tertib dan berhasil. Kendati demikian, penataan fisik tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hak-hak warga asli yang telah bermukim turun-temurun jauh sebelum kawasan pasar tersebut berdiri.
Ia juga menyinggung aspirasi warga yang selama ini merasa keluhannya seperti dianggap angin lalu. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah kota bersikap adil dan membuka ruang dialog yang jujur agar pembangunan infrastruktur tidak menyakiti hati masyarakat sekitar.
“Silakan dirapikan, semakin rapi semakin bagus. Tapi jangan buat kebijakan yang menyakiti masyarakat di sana. Mereka lebih dulu tinggal di sana, sejarah Pasar Pagi itu belakangan,” pungkas Vananzda. (ard/lal/adv)










