Home / Advertorial / Kaltim

Jumat, 20 November 2026 - 10:09 WIB

Potensi Opsen Pajak Rp209 Miliar Raib Picu Alarm Fiskal, Anggota Banggar DPRD Samarinda Abdul Rohim Usul Bentuk Pansus

Anggota Banggar DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim. (Bentangkaltim.com/ist).

Anggota Banggar DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim. (Bentangkaltim.com/ist).

Bentangkaltim.com, Samarinda – Ancaman kehilangan potensi pendapatan daerah dari opsen pajak kendaraan bermotor sebesar Rp209 miliar dari pemerintah provinsi memantik peringatan keras di kalangan legislatif Kota Samarinda.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna mengawal secara intensif hak-hak keuangan daerah agar tidak menguap begitu saja dan membebani postur anggaran tahun depan.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah melayangkan keberatan resmi kepada pemerintah provinsi terkait potensi penyusutan opsen pajak tersebut. Langkah lanjutan pun tengah disiapkan melalui koordinasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Samarinda untuk memetakan dampak fiskal serta merumuskan strategi penagihan hak daerah.

Menurut Abdul Rohim, persoalan tata kelola dan pengawalan hak keuangan daerah baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi memerlukan penanganan yang jauh lebih serius dan terstruktur.

Baca juga  DPRD Samarinda Dorong Pemuda Tingkatkan Daya Saing Hadapi Seleksi Otorita IKN dan Peluang Investasi

Keberadaan Pansus ini pun dinilai krusial agar DPRD tidak sekadar menunggu, melainkan turun langsung memperjuangkan dana yang seharusnya menjadi hak kas daerah.

“Itu alasannya kenapa saya usulkan segera ada Pansus itu. Supaya ada upaya dari DPRD lebih serius, lebih intens untuk membantu pemerintah kota mendapatkan hak-hak keuangan dia, terutama yang dari pusat maupun dari provinsi,” ujar Abdul Rohim.

Ia menegaskan bahwa potensi hilangnya dana sekitar Rp209 miliar tersebut harus diupayakan penyelesaiannya sebelum akhir tahun 2026. Jika persoalan ini berlarut-larut dan tidak tuntas hingga pergantian tahun, maka dampaknya akan langsung menghantam kapasitas fiskal Pemerintah Kota Samarinda pada tahun anggaran 2027.

Baca juga  Sinergi Diaspora dan Pemerintah Dorong Ekspor UMKM Menuju Ekonomi 8 Persen

“Ya itu, itu yang mau kita sebisa bantu selesaikan sebelum akhir 2026. Karena kalau sampai beban itu masuk lagi ke 2027, itu akan menambah beban fiskal kita,” tegasnya.

Lebih jauh, Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan bahwa keterlambatan penyelesaian hak keuangan daerah bukan sekadar urusan angka di atas kertas APBD, melainkan menyangkut kepastian pembayaran kepada pihak ketiga, termasuk para pelaku usaha dan penyedia jasa di Samarinda.

Penundaan pembayaran berisiko menjerat dunia usaha ke dalam kesulitan likuiditas dan menghambat perputaran ekonomi kota.

“Kalau harus mundur lagi sampai ke 2027, ya pihak ketiga dan penyediaan jasa akan kesulitan keuangan. Dan mereka kan bagian pelaku ekonomi yang membantu siklus ekonomi kita di Samarinda,” pungkas Abdul Rohim.
(ard/lal/adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Pemkab Kutai Barat Dorong Generasi Muda Kembangkan Pangan Lokal, 380 Pelajar Ikuti Kemah Pemuda Budaya 2026

Advertorial

Pembagian Opsen Samarinda Terancam Menyusut, Viktor Yuan Desak Kejelasan Mekanisme dari Pemprov Kaltim

Advertorial

Arbain Soroti Status PSU dan RDTR pada Polemik Jalan Tembusan Pasar Pagi

Advertorial

Dari Keselamatan hingga Kesehatan Pekerja, Badak LNG Raih Empat Penghargaan K3

Advertorial

Soroti Persoalan Jalan Tembusan Pasar Pagi, Vananzda Ingatkan Pemerintah Jangan Klaim Persetujuan Warga Secara Sepihak

Advertorial

Cegah Sengketa Lahan dan Aset, DPRD Samarinda Wanti-wanti Pemkot dalam Penertiban Administrasi

Advertorial

Dampak Ekonomi Dinomorduakan, Komisi III DPRD Samarinda Minta Penataan Kawasan Pasar Pagi Dikaji Ulang

Advertorial

Dinilai Salah Konsep dan Kalah Saing dengan Ritel Modern, Komisi II DPRD Samarinda Desak Perumda Varia Niaga Redesain Bebaya Mart