Bentangkaltim.com, Bontang – Pemerintah Kota Bontang Kalimantan Timur (Kaltim) berencana memperbaiki trotoar di Bontang Kuala dengan skema swakelola pada APBD Perubahan 2024 namun belum bisa terealisasikan.
Proyek ini tidak masuk dalam prioritas pembangunan karena keterbatasan anggaran yang lebih difokuskan untuk mendukung proyek Ibu Kota Negara (IKN).
Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengkritisi keputusan ini. Menurutnya, segala bentuk pembangunan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, termasuk akses jalan, seharusnya menjadi prioritas.
“Segala sesuatu yang menyangkut hajat hidup masyarakat Bontang itu harus menjadi skala prioritas pemerintah,” tegas Andi Faizal saat diwawancarai media usai Rapat Paripurna ke-17 DPRD Kota Bontang, Kamis (8/8/2024).
Ia mencontohkan, selama ini intervensi daerah terhadap jalan nasional, seperti pengaspalan, telah berhasil melalui komunikasi intensif dengan pemerintah pusat.
Oleh karena itu, ia mendesak Pemerintah Kota Bontang untuk lebih aktif dalam berkoordinasi dengan pihak terkait, khususnya Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, guna mengatasi persoalan yang mendesak bagi masyarakat.
Namun, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPR) Bontang Mucholis Edy Prabowo, menjelaskan bahwa pembatalan ini terjadi karena BBPJN Kaltim tidak merekomendasikan perbaikan trotoar dengan alasan teknis.
“BBPJN tidak menyarankan perbaikan saat ini karena material ulin yang digunakan serta rencana perbaikan menyeluruh di tahun 2025,” ujarnya.
Edy menambahkan, BBPJN Kaltim telah merencanakan tiga skema perbaikan untuk tahun 2025, termasuk pembangunan struktur pile slab atau jembatan layang.
Mengingat rencana ini, memperbaiki trotoar saat ini dianggap tidak efektif karena akan berpotensi dibongkar kembali dalam waktu dekat.
Banjir rob yang sering terjadi di kawasan Bontang Kuala membuat masyarakat resah. Menurutnya panjang area terdampak mencapai 350 meter dan penurunan badan jalan sekitar 39 cm.(han/adv)
