Bentangkaltim.com, Bontang – Persoalan banjir rob yang terus menghantui kawasan pesisir Bontang Kuala kembali menjadi sorotan DPRD Kota Bontang. Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, meminta pemerintah daerah menempatkan penanganan banjir rob sebagai program prioritas agar dampaknya terhadap masyarakat tidak semakin meluas.
Menurut Rustam, banjir rob bukan lagi persoalan musiman yang bisa diatasi dengan langkah sementara. Fenomena pasang air laut yang terjadi hampir setiap tahun telah memengaruhi aktivitas masyarakat, mengganggu mobilitas warga, hingga berpotensi merusak fasilitas umum maupun infrastruktur di kawasan wisata Bontang Kuala.
Ia menilai kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius melalui perencanaan yang matang serta dukungan anggaran yang memadai. Karena itu, DPRD terus mengawal berbagai usulan program yang berkaitan dengan perlindungan wilayah pesisir agar dapat direalisasikan pemerintah secara bertahap.
“Persoalan banjir rob harus menjadi perhatian bersama. DPRD akan terus mendorong agar program penanganannya mendapat dukungan penuh sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Rustam.
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, pembahasan mengenai penanganan banjir rob telah beberapa kali disampaikan dalam forum bersama pemerintah daerah. Salah satu fokus yang didorong ialah pembangunan infrastruktur yang mampu mengurangi dampak genangan air laut ketika pasang terjadi.
Meski demikian, Rustam mengingatkan bahwa solusi terhadap banjir rob tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik. Menurutnya, upaya menjaga lingkungan pesisir juga memiliki peran penting untuk mendukung efektivitas program yang dijalankan pemerintah.
Ia menilai kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan kawasan pesisir, saluran air, serta lingkungan sekitar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mitigasi banjir rob. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci agar penanganan persoalan tersebut dapat berjalan optimal.
Rustam mengatakan kawasan Bontang Kuala memiliki nilai strategis karena menjadi salah satu destinasi wisata sekaligus kawasan permukiman yang dihuni banyak warga. Karena itu, keberlanjutan pembangunan di wilayah tersebut harus diimbangi dengan langkah-langkah perlindungan terhadap ancaman banjir rob yang terus berulang.
Dalam sejumlah pembahasan bersama pemerintah daerah, kata dia, memang muncul berbagai isu lain, mulai dari penataan kawasan hingga pengelolaan destinasi wisata. Namun, perlindungan masyarakat dari dampak banjir rob tetap harus ditempatkan sebagai prioritas utama.
“Dampaknya langsung dirasakan warga. Karena itu, penanganannya tidak boleh ditunda dan harus dilakukan secara berkelanjutan,” tegasnya.
Komisi B DPRD Bontang memastikan akan terus mengawal kebijakan pemerintah terkait penanganan banjir rob, baik dari sisi perencanaan maupun penganggaran. Harapannya, berbagai program yang telah disusun dapat direalisasikan secara bertahap sehingga mampu mengurangi risiko genangan, melindungi infrastruktur pesisir, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Bontang Kuala.
Dengan langkah yang konsisten, DPRD berharap persoalan banjir rob di Bontang Kuala tidak lagi menjadi masalah tahunan yang mengganggu aktivitas warga maupun perkembangan kawasan wisata unggulan Kota Bontang. (ASR/ADV DPRD Bontang)
