Home / Advertorial / Kaltim

Selasa, 2 Juni 2026 - 14:47 WIB

DPRD Samarinda Ingatkan Perusahaan Soal PHK, Tegaskan Harus Sesuai Aturan Disnaker

Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, saat memberikan keterangan terkait isu PHK dan ketenagakerjaan. (Bentangkaltim.com/ard).

Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, saat memberikan keterangan terkait isu PHK dan ketenagakerjaan. (Bentangkaltim.com/ard).

Bentangkaltim.com, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menyoroti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor pertambangan khususnya di Kalimantan Timur yang turut berdampak pada tenaga kerja asal Samarinda, Selasa (02/06/2026). Beberapa pekerja Samarinda yang bekerja di Kutim, Bontang, dan Kukar juga terdampak PHK massal ini serta imbasnya dirasakan oleh warga Samarinda yang bekerja di luar kota.

Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh melakukan PHK secara sepihak tanpa mengikuti aturan ketenagakerjaan yang berlaku dari Dinas Ketenagakerjaan.

“Kalau memang harus PHK, harus sesuai aturan dari Dinas Ketenagakerjaan, tidak boleh memutuskan secara sepihak, tentu ada aturannya,” tegas Helmi saat memberikan tanggapannya mengenai PHK massal.

Ia menjelaskan kondisi sektor batubara yang sedang mengalami penurunan harga menjadi salah satu faktor utama terjadinya PHK di sejumlah perusahaan tambang di Kalimantan.

“Kalau kita menggantungkan kepada usaha seperti batubara, memang sekarang ini harga juga lagi enggak bagus, sehingga perusahaan juga punya masalah kalau mempertahankan,” jelasnya tentang akar masalah PHK.

Baca juga  Badak LNG Lakukan Pelatihan & Sosialisasi Pembuatan Pot Tanaman dengan Memanfaatkan Limbah non-B3 di Kampung Tihi-tihi

Meski demikian Helmi meminta perusahaan tetap mengedepankan hak-hak pekerja sesuai regulasi yang berlaku dan tidak mengambil keputusan sepihak yang merugikan pekerja. Di sisi lain ia juga mengimbau para pekerja untuk mulai mempersiapkan alternatif sumber penghasilan terutama bagi yang terdampak PHK agar tidak tergantung pada satu pekerjaan.

“Bagi yang ada rencana PHK ya tidak boleh berdiam diri, harus mempersiapkan diri untuk mencari peluang kerja, terlebih kalau punya keahlian bisa melakukan usaha mandiri,” ujarnya memberikan saran kepada pekerja.

Helmi menyebut hingga saat ini DPRD belum menerima laporan resmi terkait kasus PHK massal di Samarinda namun pihaknya siap menindaklanjuti jika ada aduan dari masyarakat.

“Kalau sampai hari ini belum ada laporan ke kita, tapi kalau memang ada nanti kita tinggal lanjutin,” katanya mengenai koordinasi dengan pihak terkait.

Baca juga  DPRD Bontang Siap Dukung Anggaran Penanganan Longsor Kanaan Selama Sesuai Aturan

Ia juga ditanya mengenai koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk masalah ini dan ia menjawab bahwa belum ada koordinasi khusus namun akan dilakukan jika ada laporan.

Fenomena PHK di sektor tambang memang menjadi perhatian serius di Kalimantan Timur belakangan ini seiring dengan fluktuasi harga komoditas batubara di pasar global. Ketergantungan terhadap komoditas batubara membuat tenaga kerja sangat rentan terhadap fluktuasi harga global yang berdampak pada aktivitas produksi perusahaan tambang. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa penurunan harga batubara dalam beberapa periode terakhir berdampak signifikan pada aktivitas produksi perusahaan.

DPRD Samarinda mendorong diversifikasi ekonomi daerah agar tidak bergantung pada satu sektor saja sehingga risiko PHK massal dapat diminimalkan di masa depan. Pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang mendukung sektor-sektor lain selain pertambangan untuk menyerap tenaga kerja.

(ard/lal/adv)

Share :

Baca Juga

Advertorial

Penghormatan Terakhir Pemerintah dan Masyarakat Kutai Barat untuk Almarhum Ayonius, Sekda Periode 2020–2026

Advertorial

Kawah Candradimuka Generasi Qur’ani, Pemkab Kubar Cetak Bibit Unggul Berprestasi Lewat MTQ ke-XVIII

Advertorial

Merajut Tradisi Menggerakkan Ekonomi, Festival Sarut ke-V Jadi Momentum Kebangkitan Pariwisata dan UMKM Lokal Kubar

Advertorial

Kawal Hak Guru, Komisi IV DPRD Samarinda Cermati Skema Pencairan TPP di Kas Daerah

Advertorial

Komisi IV DPRD Samarinda Dukung Peleburan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Demi Optimalisasi Destinasi dan PAD

Advertorial

DPRD Samarinda Resmi Sahkan 5 Perda Baru

Advertorial

Mengabdi Tanpa Batas Ruang dan Waktu, Wajah Baru Nasionalisme ASN dan Generasi Muda Kubar di Hari Pahlawan 2026.

Advertorial

Menempa Jiwa Korsa dan Identitas Bangsa, Ketika Pelajar Kubar Belajar Merawat Budaya Leluhur Lewat Mandau