Bentangkaltim.com, Bontang – Keterbatasan fiskal menjadi perhatian Fraksi Gerindra DPRD Bontang dalam pembahasan Rancangan APBD Kota Bontang 2027. Selain mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah diminta lebih aktif mencari sumber pendanaan pembangunan di luar APBD.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Bontang Heri Keswanto mengatakan keterbatasan fiskal harus dihadapi dengan berbagai strategi. Salah satunya memanfaatkan peluang dukungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun sumber lain yang sesuai dengan ketentuan.
“Terhadap terbatasnya fiskal, pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Fraksi Gerindra mengapresiasi dan mendukung langkah serta kebijakan yang akan ditempuh pemerintah,” kata Heri saat membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD Bontang, Senin (21/9/2026).
Menurutnya, capaian kinerja pemerintah daerah juga dapat menjadi modal untuk membuka peluang dukungan tambahan dari pemerintah pusat.
“Fraksi Gerindra juga mengapresiasi atas capaian kinerja yang diraih oleh pemerintah yang dapat dikonversi menjadi peluang program dan dukungan fiskal tambahan dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Heri mengatakan strategi lain yang perlu diperkuat adalah mendorong seluruh perangkat daerah agar lebih aktif mencari peluang pendanaan di luar APBD.
“Fraksi Gerindra mendukung rencana pemerintah untuk mendorong seluruh perangkat daerah untuk aktif melihat peluang pendanaan di luar APBD,” katanya.
Menurut Heri, langkah tersebut penting di tengah kondisi pendapatan daerah yang mengalami penurunan. Dengan keterbatasan fiskal, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBD untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan.
“Pembangunan daerah harus terus berjalan meskipun kemampuan fiskal sedang terbatas. Karena itu, peluang pendanaan di luar APBD perlu dilihat secara aktif oleh seluruh perangkat daerah,” ujarnya.
Salah satu skema yang mendapat dukungan Fraksi Gerindra adalah pembangunan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan. Bontang sebagai daerah dengan aktivitas industri dinilai memiliki peluang untuk mengembangkan kerja sama tersebut.
Heri mengatakan kolaborasi dengan perusahaan dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan masyarakat melalui skema non-APBD.
“Fraksi Gerindra mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan melalui skema pembangunan non-APBD berupa kerja sama dengan semua perusahaan di Kota Bontang melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL,” ungkapnya.
Namun, Heri mengingatkan agar pelaksanaan TJSL tidak berjalan tanpa arah. Program yang dijalankan perusahaan perlu terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan daerah.
“Pelaksanaan TJSL harus dilakukan dengan prinsip yang terintegrasi, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Fraksi Gerindra menilai pola pendanaan seperti itu dapat menjadi salah satu instrumen pendukung pembangunan ketika ruang fiskal pemerintah daerah terbatas. Perangkat daerah pun diminta aktif mengidentifikasi peluang kerja sama yang bisa dikembangkan bersama perusahaan.
“Kami ingin peluang pendanaan di luar APBD dapat dimanfaatkan secara maksimal, tetapi tetap harus memiliki perencanaan dan pertanggungjawaban yang jelas,” kata Heri.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Gerindra juga menyatakan mendukung Raperda APBD Kota Bontang 2027 untuk dibahas lebih lanjut. Persetujuan tersebut diberikan setelah mencermati isi Nota Keuangan dan rancangan APBD yang disampaikan pemerintah daerah.(ASR/ADV DPRD BONTANG)
