Bentangkaltim.com, Bontang – Fraksi Amanat Demokrat Bergelora (ADB) DPRD Bontang meminta kebijakan kesehatan dalam RAPBD 2027 tidak hanya berfokus pada pelayanan fisik. Aspek kesehatan mental masyarakat dinilai perlu mendapat ruang yang memadai, termasuk upaya pencegahan bunuh diri.
Wakil Ketua Fraksi ADB DPRD Bontang, Sumardi, mengatakan perhatian terhadap kesehatan mental penting dimasukkan dalam arah kebijakan kesehatan Pemerintah Kota Bontang. Hal itu disampaikan Fraksi ADB dalam pandangan umum terhadap RAPBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2027.
“Fraksi ADB meminta Pemerintah Kota memastikan bahwa kebijakan kesehatan masyarakat dalam RAPBD Tahun Anggaran 2027 tidak hanya berorientasi pada pelayanan kesehatan fisik, tetapi juga memberikan ruang yang memadai bagi penguatan kesehatan mental masyarakat,” kata Sumardi dalam rapat paripurna tentang penyampaian pandangan umum fraksi atas Raperda APBD 2027, Senin (21/9/2026).
Ia menyebut Fraksi ADB menaruh perhatian terhadap adanya sejumlah kasus percobaan maupun kasus bunuh diri yang terjadi di Kota Bontang pada 2026. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan program kesehatan daerah.
Karena itu, pemerintah diminta memastikan apakah RAPBD 2027 telah mengalokasikan program dan anggaran yang secara khusus maupun terintegrasi untuk memperkuat kesehatan mental masyarakat.
Sumardi menyebut sejumlah kebutuhan yang perlu diperhatikan. Di antaranya deteksi dini, edukasi kesehatan mental, layanan konseling, pendampingan keluarga, penanganan kelompok rentan, serta sistem rujukan dan tindak lanjut bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Pemerintah Kota tidak hanya menunggu terjadinya kasus, tetapi membangun sistem pencegahan berbasis data,” ujarnya.
Menurut dia, pendekatan berbasis data diperlukan agar wilayah, kelompok masyarakat, maupun faktor risiko yang membutuhkan intervensi dapat diidentifikasi lebih awal.
Dengan demikian, penanganan kesehatan mental tidak berhenti ketika persoalan sudah muncul. Pemerintah dapat membangun langkah pencegahan melalui edukasi dan deteksi dini di tengah masyarakat.
Fraksi ADB juga menempatkan penguatan layanan kesehatan sebagai bagian dari kualitas belanja daerah. Dalam kondisi fiskal Bontang yang semakin terbatas, program kesehatan tetap harus memiliki sasaran dan manfaat yang jelas.
Sumardi menekankan efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan dasar yang diterima masyarakat. Prinsip tersebut dinilai relevan diterapkan dalam penyusunan program kesehatan mental di Bontang.
“Setiap anggaran harus dapat dijelaskan dasar kebutuhannya, sumber pendanaannya, target kinerjanya serta manfaat yang akan dihasilkan,” katanya.
Fraksi ADB berharap pembahasan RAPBD 2027 dapat memastikan kesehatan mental masuk dalam perhatian kebijakan kesehatan daerah. Dengan dukungan program yang terukur, upaya pencegahan diharapkan dapat dilakukan lebih dini dan terintegrasi.
Catatan mengenai kesehatan mental dan pencegahan bunuh diri tersebut menjadi salah satu dari 13 poin yang disampaikan Fraksi ADB dalam pandangan umum RAPBD Bontang 2027.(ASR/ADV DPRD BONTANG)
