Bentangkaltim.com, Bontang – Fraksi PKS-NasDem DPRD Kota Bontang menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Persetujuan itu disertai sejumlah catatan dan penekanan agar rekomendasi DPRD benar-benar ditindaklanjuti Pemerintah Kota Bontang.
Sikap tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi PKS-NasDem DPRD Bontang, Muhammad Sahib, dalam rapat paripurna pendapat akhir fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2026.
Sahib mengatakan, fraksinya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembahasan perubahan APBD. Mulai dari pimpinan DPRD, Badan Anggaran DPRD, Pemerintah Kota Bontang, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga seluruh organisasi perangkat daerah.
Menurutnya, proses pembahasan anggaran merupakan bagian penting dari fungsi DPRD. Terutama dalam memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel.
“Proses pembahasan ini merupakan bagian penting dari fungsi anggaran DPRD dalam memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat dikelola secara efektif, transparan, akuntabel, dan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” kata Sahib.
Berdasarkan hasil pembahasan Banggar DPRD bersama TAPD, struktur Perubahan APBD Bontang 2026 mencapai sekitar Rp1,996 triliun. Dalam struktur tersebut, pendapatan daerah mengalami peningkatan dibandingkan sebelum perubahan.
Pendapatan daerah yang sebelumnya sekitar Rp1,738 triliun meningkat menjadi sekitar Rp1,780 triliun. Kenaikan tersebut mencapai Rp42,65 miliar atau sekitar 2,40 persen.
Sementara itu, fraksi menilai pembahasan anggaran tidak berhenti pada persetujuan di ruang paripurna. Pemerintah daerah dinilai tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh program dan rekomendasi yang telah disepakati dapat direalisasikan secara tepat sasaran.
Sahib menegaskan, pengesahan perubahan APBD bukan menjadi akhir dari proses pengawasan. Sebaliknya, tahap tersebut menjadi awal untuk memastikan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Proses sidang ini bukanlah akhir dari proses, melainkan awal untuk memastikan APBD benar-benar hadir sebagai instrumen pelayanan publik, pembangunan, perlindungan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bontang,” ujarnya.
Fraksi PKS-NasDem berharap kolaborasi DPRD dan Pemkot Bontang terus terjaga. Pengelolaan anggaran diminta tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta keberpihakan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Dengan pertimbangan tersebut, Fraksi PKS-NasDem menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD Bontang 2026 untuk ditetapkan menjadi perda, dengan catatan seluruh rekomendasi dan komitmen perbaikan harus menjadi perhatian serta ditindaklanjuti Pemkot Bontang.(ASR/ADV DPRD BONTANG)
